Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti diksi-diksi berbahaya dari narasi yang dikemukakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pidato Visi Indonesia di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, (16/7).
Kepala Divisi Politik Walhi, Khalisa Khalid, mengungkapkan setidaknya ada dua diksi yang berbahaya bagi masyarakat yang disampaikan Jokowi. Khususnya masyarakat atau aktivis yang kerap memperjuangkan isu lingkungan hidup. Diksi-diksi itu terletak dalam pernyataan presiden terkait keberlangsungan investasi.
“Pertama itu, jadi menurut Jokowi, siapa pun yang menghambat investasi, atau menjadi kendala untuk masuknya investasi ke Indonesia maka harus dihajar, dikejar. Diksi-diksi ini sangat mengancam,” kata Khalisa di Jakarta Selatan pada Selasa, (16/7).
Menurut Khalisa, ketika diksi tersebut digaungkan, ia khawatir masyarakat yang akan menjadi korban. Praktik tersebut secara historis telah terjadi sejak zaman Orde Baru (Orba). Bahwa stigma penghambat investasi atau pembanguna selalu tersemat pada masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup atau hak agraria untuk kehidupannya.
Para korban tersebut biasanya menimpa masyarakat adat, petani, nelayan, dan kelompok-kelompok yang selama ini berjuang agar lingkungan hidup tak dirusak atau dirampas untuk kepentingan investasi. Mereka inilah, kata Khalisa, yang selalu distigma sebagai penghambat pembangunan investasi.
“Kita khawatir jika narasinya tetap menggunakan diksi tersebut, maka aparatur seperti polisi, pemda di bawahnya akan menjalankan sesuai dengan apa yang disampaikan presiden," ujar Khalisa.
Melihat pengalaman yang demikian, Khalisa menduga angka kriminalisasi terhadap masyarakat terkait isu agraria dan lingkungan akan bertambah. Apalagi, selama ini isu-isu yang berkaitan dengan hal tersebut belum mendapatkan penanganan yang optimal.
Selanjutnya, Khalisa menambahkan, ada juga diksi yang kabur dalam pemaparan pidato tersebut. Khalisa menuturkan, Jokowi kerap mengatakan bahwa investasi akan membuka ruang bagi masyarakat untuk menjadi investor. Menurutnya, itu adalah diksi yang salah.
"Mengapa jika ingin bicara soal kembali ke Nawacita di misi ketiganya, Jokowi harusnya berbicara mengenai ekonomi kerakyatan. Tapi itu tidak sedikitpun disebut," ujar Khalisa.
Lebih lanjut, Khalisa mengatakan, jika investasi dipandang dapat membawa kesejahteraan, maka di sektor lapangan kerja ia hanya melihat akan menimbulkan efek domino. Masyarakat akan secara tidak langsung menjadi buruh. Dan ironisnya, hingga saat ini pemasukan buruh masih amat miris.
“Ini adalah paradigma lama sebenarnya. Ini pradigma usang yang di banyak negara sudah mulai ditinggalkan. Misalnya ketika Jokowi mengacu pada konteks global harusnya mengacu pada Selandia Baru. Selandia Baru pun sudah tidak lagi menggunakan Gross Domestic Product (GDP),” ujarnya.
Dalam konteks global, kata Khalisa, pelan-pelan negara asing tidak lagi mengejar pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, mengejar target pertumbuhan ekonomi hanya melahirlan ketimpangan dan kerusakan lingkungan yang amat nyata.
Oleh sebab itu, Khalisa menyarankan, Jokowi hendaknya menempatkan rakyat sebagai subjek daripada perekonomian. Jika demikian, pihaknya menjamin rakyat tidak hanya menerima ‘remah-remah rengginang’ atau tetesan dari hasil modal saja.
"Kalau kita lihat janji Nawacita ke-4, pada pidato pertamanya saat pembukaan dia (Jokowi) menyebut konteks global. Dia bilang kondisi global sangat dinamis, berisiko dan seterusnya. Sebenarnya, jika cara pandangnya seperti itu, terlihat tidak memahami konteks global yang sedang berkembang," ujar Khalisa.
