Transparency International mencatat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 berada di skor 34. Artinya, turun 4 poin dari tahun sebelumnya sehingga Indonesia kini berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah akan mengkaji kemerosotan skor IPK Indonesia tersebut.
"Kita tentu akan teliti, ya, penurunan persepsi korupsi," kata Ma'ruf dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (5/2). "Memang biasa itu, kadang turun-naik, tapi yang jelas pemerintah berkomitmen untuk memberantas korupsi."
Ma'ruf menyebut, pemerintah berkomitmen meningkatkan upaya memberantas korupsi hingga ke akarnya. Salah satunya, melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).
"Pemerintah sendiri melakukan upaya-upaya pencegahan melalui layanan, seperti membuat Mal Pelayanan Publik. Orang bisa dilayani secara cepat dengan cara-cara melalui pelayanan yang digital tanpa bertemu langsung, cepat, mudah sehingga tidak ada celah melakukan pungli di situ," papar Ma'ruf.
Lebih lanjut, imbuh Ma'ruf, adanya Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di instansi pemerintahan juga menekan peluang korupsi.
"Kita juga membuat semacam penanganan di birokrasi [melalui] adanya zona integritas, kemudian wilayah bebas korupsi. Jadi, itu semua dalam rangka meminimalkan korupsi," tuturnya.
Sementara dari lembaga antikorupsi sendiri, kata Ma'ruf, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan 3 pendekatan dalam memberantas korupsi. Ketiga metode dimaksud adalah pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
"Ini secara simultan dilakukan," ucap Ma'ruf.
Ma'ruf berharap pemberantasan korupsi dapat dimulai dari hulu. Tujuannya, menciptakan masyarakat yang taat dalam mengikuti pendidikan dan pencegahan korupsi sehingga meminimalisasi penindakan.
"Kita berharap penindakan lebih kecil karena sudah hulunya. Hulu itu dari pendidikan dan pencegahan lebih taat," ujar Ma'ruf.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diterbitkan tiap tahun oleh Transparency International. Indeks ini menilai negara dari 0-100 berdasarkan tingkat persepsi korupsi di sektor publik menurut penilaian ahli dan pelaku bisnis serta jajak pendapat. Adapun skor 0 sangat korup dan skor 100 sangat bersih.
Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di antara negara G20 lainnya dengan skor 37, turun 3 poin dari skor sebelumnya. Sementara itu, Rusia menjadi negara G20 dengan indeks terendah, yaitu 30 atau sangat korup.
Di antara negara-negara G20, Jerman memiliki IPK tertinggi dengan 80 atau nyaris bersih dari korupsi. Dengan demikian, IPK Jerman berada di peringkat 9 dari 180 negara yang disurvei.
Selanjutnya, Kanada, Australia, dan Britania Raya memiliki nilai indeks yang sama. Ketiga negara ini memiliki skor 77.
Dari seluruh negara yang termasuk dalam indeks ini, sekitar dua per tiga memiliki skor di bawah 50. Transparency International mencatat hal tersebut berarti masih banyak negara yang gagal memberantas korupsi sepenuhnya.
