Lebih dari separuh luas Pulau Pari, dimiliki oleh PT Bumi Pari Asri milik konglomerat Adijanto Priosoetanto yang dikenal dekat dengan Soeharto.
Belasan warga Pulau Pari pada Rabu (25/4), menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Mereka datang sejak pukul 08.30 pagi dengan tuntutan yang sama, yakni meminta Pemprov DKI menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) Ombudsman mengenai sertifikasi tanah di Pulau Pari.
"Sesuai rekomendasi Ombudsman, kami meminta agar Anies mencabut sertifikasi yang ada di Pulau Pari. Karena sertifikat-sertifikat itu cacat hukum, gagal, maladmministrasi," ujar Buyung, Koordinatoor di depan pagar Balai Kota.
Sertifikat cacat hukum yang dimaksud adalah surat tanda kepemilikan lahan oleh PT Bumi Pari Asri yang disebut Ombudsman terindikasi maladministrasi dalam penerbitan 62 sertifikat hak milik (SHM) atas nama perorangan serta 14 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Griyanusa. Bentuk maladministrasi yang dimaksud antara lain penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pengabaian kewajiban hukum.
Atas dasar itu juga, warga Pulau Pari berunjuk rasa di kantor Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta pekan lalu. Karena belum mendapat jawaban, mereka melanjutkan unjuk rasa di Bali Kota.
Akan tetapi, hingga kini Buyung mengaku resah karena sejak Ombudsman menerbitkan LHP tersebut, belum ada itikad baik dari Pemprov DKI untuk menengahi sengketa lahan warga dengan PT Bumi Pari Asri.
Padahal, sambung dia, warga Pulau Pari hingga kini sudah cukup menderita dengan intimidasi dan diskriminasi yang dilakukan langsung maupun tak langsung oleh sejumlah pihak yang diduga utusan dari PT Bumi Pari Asri.
Salah satu kasus yang cukup miris adalah renovasi dapur rumah warga yang berujung penyegelan oleh PT Bumi Pari Asri. Koordinator perusahaan saat itu mengatakan perusahaannya tidak akan melarang warga untuk melakukan perbaikan rumah.
Hal yang tidak boleh adalah menambah luas lahan dari lahan yang sudah ditempati warga saat ini. Menurut Ben, pulau tersebut merupakan aset perusahaannya dan warga tidak bisa seenaknya menambah luas lahan mereka.
Dengan rentetan penderitaan yang dialami warga, Buyung menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum pernah sekali pun mengunjungi Pulau Pari.
Sementara Wakilnya, Sandiaga Uno pernah berkunjung ke sana beberapa kali, meski tak membahas soal sengketa ini.
"Karena itu kami ingin ketemu Pak Anies agar tahu sendiri apa keluhan rakyatnya, apa keluhan warganya dan bisa menyelesaikan kasus sengketa lahan di Pulau Pari," ungkap Buyung.
Saat dikonfirmasi mengenai aksi warga Pulau Pari, Sandiaga menyatakan akan datang ke Pulau Pari setelah rangkaian Ulang Tahun Jakarta ke-491. Sementara, hingga kini Anies belum memberikan keterangan apapun.
"Pulau Pari habis Pulau Tidung. Kita fokuskan dulu di Aquathlon tanggal 5 Mei setelah itu next Pulau Pari," kata Sandi.
Politisi Partai Gerindra itu tidak membahas tindakan tegas yang akan dilakukan Pemprov DKI terkait keluhan warga Pulau Pari. Ia hanya memastikan bahwa masyarakat akan terlibat dalam pengembangan Pulau Pari dalam lingkup dunia usaha.
"Jadi kemarin waktu hadir di Ombudsman itu juga kita sampaikan dan kita ingin merangkul warga. Saya sampaikan waktu saya duduk di Pantai Perawan bersama mereka, no worry, kita akan melibatkan mereka dan kita pastikan ada azas keberadilan," ungkap Sandi.
Adijanto atau Tan Lim Hian, memiliki bendera perusahaan Bumi Raya Utama Group yang dijalankan oleh anaknya, Swandono Adijanto. Adijanto merupakan taipan yang memiliki konsesi pengelolaan hutan terluas di Indonesia saat Orde Baru.
Bumi Raya Utama Group memiliki salah satu anak usaha, yakni PT Bumi Pari Asri sebagai pemilik 39,7 hektare dari total luas pulau 41,3 hektare. Bahkan, 23,1 hektare sudah ditngkatkan status tanahnya menjadi hak milik.
