Warga NTT belum mendapatkan bansos

Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) belum menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemprov NTT, Zakarias Moruk, mengaku belum tersalurkannya bantuan akibat persoalan data penerima.

"Sampai hari ini, kami belum bisa melakukan transaksi penyaluran bansos ke masyarakat karena persoalan data baik yang diusulkan dari kabupaten/kota dan yang dimasukkan di Dinas Sosial provinsi," kata Moruk, dalam keterangan yang diterima di Kupang, Kamis (14/5).

Dia mengatakan, Pemprov NTT telah mengubah fokus dan mengubah alokasi APBD mencapai Rp810 miliar lebih yang sudah dilaporkan ke Kementerian Keuangan pada 8 Mei 2020.

Semua anggaran ini, lanjut dia, masuk dalam pos belanja tidak terduga sehingga penyalurannya bisa dilakukan secara cepat untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, yang mencakup tiga aspek. Di antaranya bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemberdayaan ekonomi.

Dia menjelaskan, hingga saat ini anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sudah disalurkan sebesar Rp83 miliar untuk dinas kesehatan, RSUD Prof Dr WZ Johannes, di Kupang, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendukung, di antaranya dinas sosial, dinas perhubungan, dinas komunikasi dan informasi, Satpol PP, dan Kesbangpol.

"Jadi, dananya masuk dalam belanja tidak terduga sehingga penggunaannya tergantung dari usulan OPD terkait kepada gubernur untuk penanganan Covid-19," katanya.

Moruk mengatakan, sementara untuk anggaran bansos berupa jaring pengaman sosial belum disalurkan karena persoalan data penerima yang masih dibenahi.

Pemprov, lanjut dia, menjanjikan penyaluran bansos ini dilakukan pada Mei namun data penerima masih menunggu dari Dinas Sosial NTT "Jadi, hal ini sedang ditangani Dinas Sosial Pemprov NTT, dengan masing-masing kabupaten/kota. Mudah-mudahan dalam minggu ini bisa final sehingga kami bisa transfer ke teman-teman di daerah," katanya. (Ant)