Waswas melintas di jembatan penyeberangan

Malam itu, langkah kaki Rukti terburu-buru saat melewati jembatan penyeberangan orang (JPO) Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jakarta Barat, yang temaram. Karyawati berusia 26 tahun itu khawatir bila ada sekelompok anak muda yang nongkrong di jembatan. Adanya anak muda yang nongkrong, ditambah JPO yang gelap, membuat ia takut menjadi korban tindak kriminal.

“Kata teman saya, JPO ini rawan (tindak kriminal). Gelap lagi,” kata perempuan yang tinggal di daerah Pesing Poglar, Jakarta Barat ini saat berbincang dengan Alinea.id, Minggu (12/12).

Cemas lewat JPO

Ia terpaksa melewati JPO yang menghubungkan Jalan Pangeran Tubagus Angke dan Jalan Pantura ini, bila pulang kantor. Sebab, jika lewat jalan, ada pembatas yang lumayan tinggi. Rukti mengaku tak tahu persis sejak kapan JPO tersebut tanpa penerangan.

“Tapi, yang jelas, sejak saya kerja di sini (Jakarta Barat) tiga tahun ini memang gelap,” ujar Rukti.

Dengan kondisi yang gelap, JPO di Jalan Pangeran Tubagus Angke memang terkesan “angker” bagi pejalan kaki. Penerangan hanya mengandalkan cahaya dari lampu jalan.

JPO Kampung Duri, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat kondisinya juga berbahaya bagi pejalan kaki. Di tangga jembatan ini, terdapat lilitan kabel listrik. Menurut salah seorang warga, Riski Martua, kabel listrik itu memang bikin cemas orang. Apalagi kalau musim hujan.

“Kabel itu paling ganggu, selebihnya sih masih aman. Biarpun sudah ada (besi) yang karatan,” kata pemuda berusia 19 tahun itu, Minggu (12/12).

Persis di bawah jalan layang Pesing, Jakarta Barat, ada sebuah JPO yang sudah tak terpakai. Kondisinya hanya menyisakan kerangka yang berkarat. Seorang pedagang di sekitar JPO itu, Wulan mengatakan, keberadaan jembatan tersebut bikin cemas warga yang lewat Jalan Daan Mogot.

“Bahaya kalau dibiarkan begini. Kalau roboh, niban orang gimana?” ucap Wulan kepada Alinea.id, Rabu (15/12).

Menurut Wulan, besi bagian JPO tua itu sudah banyak yang diperetel warga untuk keperluan rumah atau dijual. Ia menuturkan, lebih baik kerangka jembatan itu dicopot ketimbang membahayakan pengguna jalan.

Ia mengatakan, jembatan tersebut pernah nyaris roboh akibat dihantam truk kontainer yang melintas jalur bawah jalan layang Pesing. Jembatan tanpa besi pembatas yang bagian atasnya sangat mepet dengan jalan layang Pesing itu seperti dibiarkan teronggok layaknya besi rongsok.

JPO di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pun ada yang renggang di bagian atapnya. Pelatnya juga bergelombang, sehingga menimbulkan genangan air ketika hujan. Ada pula coretan di atap dan badan jembatan.

Kendati sudah pernah direnovasi, tetapi menurut salah seorang warga, Muhammad Prayudha, perbaikannya belum menyeluruh. Perbaikan hanya sebatas mengganti atap yang rusak.

“Kalau hujan masih suka ada genangan air karena bawahnya enggak diperbaiki,” kata Prayudha, Senin (13/12).

Warga Senen, Jakarta Pusat berusia 23 tahun ini pun mengatakan, belum semuanya atap diganti. “Kalau hujan, air masih masuk ke sini,” ucapnya.

Fokus renovasi

Di tengah ramainya perbincangan tentang JPO yang dipercantik dan artistik di Jakarta, seperti JPO Gelora Bung Karno, JPO Bundaran Senayan, JPO Polda Metro Jaya, dan JPO Dukuh Atas, nyatanya banyak pula JPO yang rusak. Pada 2015, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyebut, ada 301 JPO di wilayah Jakarta.

Menanggapi masalah ini, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho mengklaim, pihaknya selalu melakukan pengecekan rutin kondisi JPO di wilayah Jakarta.

“Kami terus menerus melakukan perbaikan fasilitas umum, salah satunya JPO,” ucap Hari saat dihubungi, Rabu (15/12)

“Pemeliharaan secara rutin dilakukan, baik melibatkan Satgas Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta maupun pihak penyedia jasa.”

Hari menyebut, sepanjang 2021 pihaknya sudah memperbaiki 22 JPO di Jakarta, antara lain JPO Permata Hijau, JPO Telkom, JPO Tanjung Barat, JPO SMP 115, JPO Sampoerna Strategic, dan JPO Blok M Pasaraya di Jakarta Selatan.

Lalu, JPO Latumenten, JPO Jembatan Genit, JPO Jembatan Besi, JPO Wijaya Kusuma, JPO Pasar Jaya Jembatan 2, dan JPO Pasar Hipli di Jakarta Barat. Kemudian, JPO Tanah Abang, JPO Patung Kuda, dan JPO underpass Senen di Jakarta Pusat.

Lantas, JPO Imigrasi, JPO Jatinegara, JPO Kramat Jati, JPO Bea Cukai, dan JPO Jatinegara Kantor Pos di Jakarta Timur. Selanjutnya, JPO Harco Mangga Dua dan JPO Ampera di Jakarta Utara.

Di samping itu, Hari mengatakan, rencananya bakal mengusulkan 18 JPO lagi untuk direnovasi pada 2022. Termasuk JPO di bawah jalan layang Pesing.

"Namun jumlah tersebut dapat berubah, tergantung tingkat kerusakan dan skala prioritas berdasarkan ketersediaan anggaran," kata Hari.

Sebanyak 18 JPO yang masuk rencana renovasi itu, antara lain JPO underpass Trunojoyo dan JPO Lenteng Agung di Jakarta Selatan. JPO jalan layang Pesing, JPO di depan Universitas Tarumanegara, dan JPO di depan Universitas Trisakti di Jakarta Barat.

Kemudian, JPO KS Tubun, JPO Galeri Nasional Indonesia, JPO Pasar Baru, dan JPO Kantor Pos Pasar Baru di Jakarta Pusat. Lalu, JPO Pintu Tol 1 Cakung, JPO Bermis, JPO GOR Otto Iskandardinata, JPO Pedati Prumpung, JPO Kantor Pos Jatinegara (renovasi lanjutan) di Jakarta Timur.

Selanjutnya, JPO Gunung Sahari Mangga Dua, JPO Pademangan Jalan Gunung Sahari, JPO Permai Koja, dan JPO Ampera (renovasi lanjutan) di Jakarta Utara.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga menyentil Pemprov DKI Jakarta yang hanya fokus mempercantik JPO di kawasan elite, seperti Jalan Sudirman-Thamrin. Padahal, katanya, ada banyak JPO yang butuh perbaikan.

Ia mengatakan, Dinas Bina Marga DKI Jakarta mesti melakukan audit kembali terhadap seluruh JPO di Jakarta, yang membutuhkan renovasi. Kemudian, dibuat tiga pengelompokan, yakni kelompok merah untuk JPO yang rusak parah, berbahaya bagi pengguna atau pengendara yang melintas, dan darurat.

“(Kelompk) kuning (untuk JPO yang) mulai berkarat, terlilit kabel, dan tak ada lampu. (Kelompok) hijau (untuk JPO yang) aman, nyaman, dan fungsional,” ucap Nirwono, Selasa (14/12).

Menurut Nirwono, sebisa mungkin perbaikan JPO mengakomodir kebutuhan kalangan disabilitas, lansia, dan anak-anak, yang selama ini kerap sulit mengakses karena banyak anak tangga.

“Tidak harus mewah, indah, dan beautifikasi seperti di Jalan Sudirman, (pendanaannya) dengan menggunakan dana darurat atau APBD,” kata dia.

“Ini impian lama yang belum terwujud, membuat JPO ramah untuk semua.”

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan ini menyebut, Pemprov DKI Jakarta menggunakan alokasi APBD yang kurang tepat dan diskriminasi revitalisasi JPO.

“Hanya fokus di Sudirman-Thamrin sebagai etalase politik dan budaya masyarakat yang instagramable,” ujarnya.

Ia pun mendesak DPRD DKI Jakarta agar lebih peka terhadap kondisi JPO di Jakarta, yang masih buruk dan belum ramah terhadap warga disabilitas. DPRD DKI Jakarta, ujar dia, harus memastikan APBD diutamakan untuk memperbaiki JPO yang masuk kelompok merah terlebih dahulu, bukan untuk program mempercantik jembatan.

Biaya memperbaiki JPO, kata Nirwono, bisa pula dilakukan melalui kerja sama pihak swasta. Sehingga tak terlalu membebankan APBD. JPO yang masuk kelompok merah, dapat juga menggunakan dana darurat. Sementara yang masuk kelompok kuning, bisa diperbaiki menggunakan dana APBD atau sumbangan perusahaan yang dekat lokasi JPO.

“Fungsi utama JPO adalah keselamatan dan keamanan pengguna jalan. Itu tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta,” ucap Nirwono.