Hasil penelitian WWF terbaru menyebut 91% masyarakat tidak paham bahwa cara mereka mengonsumsi, memproduksi dan membuang makanan menjadi ancaman terbesar bagi planet bumi.
Dalam hasil penelitian yang dirilis bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia tersebut, Direktur Komunikasi WWF-Indonesia Elis Nurhayati, mengatakan, kelompok masyarakat usia 18 hingga 24 tahun tidak mengetahui kaitan antara makanan dengan keberlangsungan bumi.
Padahal pangan menghabiskan sumber daya alam paling besar sekaligus menghasilkan emisi gas rumah kaca paling besar. Produksi pangan menggunakan 34% lahan dan 69% air tawar.
Inilah yang menurut hasil penelitian menjadi penyebab utama deforestasi dan hilangnya habitat lainnya. Namun sepertiga dari semua makanan yang dihasilkan tidak pernah dikonsumsi.
"Sistem pangan bertanggung jawab atas sekitar seperempat emisi gas rumah kaca dunia, sepertiganya berasal dari makanan yang terbuang," ujar Elis mengutip hasil penelitian tersebut, Rabu (17/10).
Survei ini menemukan hal yang mengkhawatirkan di kalangan anak muda, di mana 11% remaja berusia 18 hingga 24 tahun tidak menganggap sistem pangan menimbulkan ancaman apa pun terhadap alam. Sementara lebih dari 40% menganggap ancamannya kurang signifikan. Hanya kelompok masyarakat berusia di atas 55 tahun yang memiliki kesadaran yang lebih besar terhadap masalah ini.
"Kabar baiknya kita dapat membuat sistem pangan yang bermanfaat untuk manusia dan alam. Jika makanan diproduksi lebih berkelanjutan, didistribusikan secara adil, dan dikonsumsi lebih bertanggung jawab, kita dapat memberi makan semua orang tanpa merusak lebih banyak hutan, sungai, dan lautan," kata Elis.
Itulah sebabnya perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dari mana makanan berasal, dan mengubah perilaku untuk memastikan berfungsinya sistem pangan yang baik.
Sementara Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon menekankan pentingnya amnesti data pada peringatan Hari Pangan Sedunia sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
"Di Hari Pangan Sedunia, yang diperingati tiap 16 Oktober, sangat penting untuk kembali mengingat kebijakan 'data amnesty' sebagai salah satu syarat untuk mencapai kedaulatan pangan," kata Ketua HKTI Fadli Zon dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu.
Tanpa ada konsolidasi data, maka tidak akan bisa merumuskan kebijakan pangan yang benar.
Fadli yang juga menjabat Wakil Ketua DPR itu menegaskan bahwa masalah data ini sangatlah penting. "Kita tidak pernah sinkron jika bicara mengenai data. Soal kemiskinan, misalnya," paparnya.
Politisi Gerindra itu berpendapat bahwa fenomena kekacauan data terindikasi dari adanya perbedaan antara satu instansi dengan instansi yang lain.
"Ketidaksinkronan data juga banyak terjadi di sektor pertanian," ucapnya.
Pada Januari lalu, misalnya, Kementerian Pertanian menyebutkan produksi beras surplus, tapi Kementerian Perdagangan ternyata menyatakan perlu impor beras.
Bila datanya saja sudah tidak akurat maka bagaimana akan dapat dirumuskan sebuah kebijakan publik yang tepat. "Pemerintah seharusnya merasa dirugikan oleh silang sengkarut data tersebut, karena bisa dipastikan semua kebijakan pemerintah jadi tak efektif," ujarnya.
Oleh karena itu, untuk memperbaiki data demi agenda kedaulatan pangan, HKTI mengusulkan perlu diadakan kebijakan semacam pengampunan data, atau amnesti data.
Kebijakan itu, mirip kebijakan amnesti pajak. Karena penggunaan data berimplikasi hukum tertentu, sebab akan menjadi dasar kebijakan publik, maka kebijakan amnesti data perlu diatur.
"Semua manipulasi, rekayasa, dan ketidak-akuratan data yang ada selama ini kita revisi. Semuanya diputihkan. Selanjutnya, BPS harus diberi otoritas, kebebasan, dan perlindungan untuk mengumpulkan data yang benar dibantu berbagai lembaga dan kementerian," tuturnya.
Sesudah adanya data baru, maka Fadli menegaskan agar siapapun yang melakukan manipulasi data ke depannya harus dihukum berat.
Ia berkesimpulan amnesti data ini merupakan kunci penting untuk memperbaiki kebijakan di sektor pangan dan pertanian, karena tanpa adanya amnesti data, maka kebijakan pangan nasional gampang sekali dimanipulasi.
"Itu sebabnya, di Hari Pangan Sedunia ini, sebagai Ketum HKTI saya ingin mengajak pemerintah untuk menyambut gagasan tentang pentingnya 'data amnesty' untuk memperbaiki kebijakan pangan kita. Selamat Hari Pangan Sedunia 2018," pungkasnya. (ant)
