Tudingan sebagai kelompok kriminal bersenjata oleh aparat keamanan yang disematkan kepada Kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) ternyata berbanding terbalik. Alih-alih membuat onar, kelompok ini ternyata turut berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat.
Tanpa bantuan pemerintah, kelompok yang beranggotakan sekitar ratusan orang ini dapat hidup mandiri secara swadaya. Mereka membangun berbagai macam fasilitas sosial. Tak hanya untuk kelompoknya sendiri, tapi juga Suku Anak Dalam, warga asli Batanghari, Provinsi Jambi.
Penelusuran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di lapangan mengungkapkan hal itu. Untuk membangun fasilitas sosial, kelompok SMB mewajibkan bagi tiap-tiap anggotanya membayar iuran. Dana yang terkumpul lalu digunakan untuk membangun mushola dan pondok-pondok bagi Suku Anak Dalam. Bahkan sudah mulai dibangun sebuah masjid meski baru fondasi.
“Iuran itu juga untuk memberi makan sehari-hari Suku Anak Dalam. Kemudian mengajari mereka cara bercocok tanam,” kata Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Era Purnama Sari kepada Alinea.id di Jakarta pada Selasa (6/8).
Selain tempat peribadatan, lanjut Era, fasilitas pada aspek pendidikan turut mereka bangun. Itu antara lain Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Akan tetapi, semua bangunan itu kini telah sirna. Tepatnya setelah terjadi penangkapan terhadap anggota kelompok SMB oleh aparat TNI dan Polri pada 18 sampai 19 Juli 2019.
Selain menangkap sejumlah anggota kelompok SMB, aparat keamaan diketahui juga melakukan pengosongan lahan. Sejumlah fasilitas sosial yang dibangun susah payah oleh kelompok SMB secara gotong royong dan swadaya turut dihancurkan. Bahkan sampai rata dengan tanah.
“Harusnya negara berterimakasih kepada SMB karena membangun fasilitas umum secara swadaya,” kata Era.
Dia menjelaskan, tudingan aparat keamanan yang menyebut kelompok SMB adalah kelompok kriminal bersenjata tak berdasar. Dari penelusurannya, SMB merupakan kelompok petani. Itu terlihat dari riwayat sebelumnya, bahwa petani-petani yang tergabung awalnya adalah masyarakat asli Batanghari. Belakangan terdapat pendatang yang bergabung, malah kini mendominasi.
“Memang ada pendatang. Jadi, memang sebagian besar pendatang,” kata Era.
Tergesernya eksistensi petani-petani lokal oleh petani pendatang bukan tanpa sebab. Menurut temuan YLBHI, para petani lokal memilih menyingkir karena merasa tidak sanggup menghadapi tekanan akibat konflik terkait lahan dengan pemerintah atau perusahaan.
"Kata mereka, kita tak mungkin melawan gajah. Negara yang kita lawan, juga perusahaan yang kita lawan," tutur Era.
Era menuturkan, saat terjun menyambangi lokasi tempat tinggal kelompok SMB, dirinya hanya bisa menemui tak sampai 20 orang. Padahal, kelompok tersebut berjumlah diduga sampai ratusan orang. Sementara pengakuan polisi, sampai Minggu (21/7) telah menangkap 59 orang anggota SMB. Karena itu, ia mempertanyakan masyarakat kelompok SMB yang lain.
“Yang berhasil saya temui tidak sampai 20 orang. Sisanya ke mana? Ini harus dijawab pemerintah kemana mereka?” ujarnya.
Era mengaku tak mengetahui kondisi terkini masyarakat kelompok SMB yang diamankan aparat keamanan, khususnya anak-anak, perempuan, dan ibu hamil. Pasalnya, Era tak mempunyai akses untuk menemui mereka.
"Untuk perempuan-perempuan yang dilepaskan, sekarang kita (juga) tidak tahu keberadaannya di mana. Kalau kita datang ke lapangan pun, mereka tak mau mengaku karena ketakutan," ujarnya.
Perwakilan dari Suku Anak Dalam dari Kabupaten Tebo, Jambi, Temenggung Tupang Besak, mengatakan setelah terjadi insiden penangkapan anggota kelompok SMB yang disertai perusakan oleh aparat keamanan, sebanyak 40 orang atau 14 kepala keluarga memilih melarikan diri ke dalam hutan. Kondisi mereka pun kini memprihatinkan dan mulai terserang penyakit.
“Pasca insiden penangkapan kelompok SMB, ada sekitar 40 warga atau sekitar 14 KK yang trauma dan lari ke dalam hutan. Kondisinya saat ini mulai sakit-sakitan,” kata Temenggung Tumpang Besak.
Mereka, kata Temenggung Tupang Besak, tak mempunyai rumah, cadangan makanan, peralatan memasak, bahkan pakaian. Di dalam hutan mereka memilih tinggal di bawah pohon sawit.
"Kami tidak punya makanan untuk dimakan, tidak punya rumah, tidak punya pakaian dan peralatan masak. Sekarang anak-anak kami tinggal di bawah pohon sawit dan berharap agar pihak kepolisian maupun pihak terkait membantu keluarganya,” kata Temenggung Tupang Besak.
