Sebanyak 10.000 relawan dan pendukung Prabowo-Sandi dari Jatim akan bergerak menuju Jakarta mulai Sabtu (18/5) untuk demo 22 Mei 2019.
Aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat itu ditujukan sebagai penolakan hasil Pemilu 2019. Para relawan itu datang ke Jakarta menggunakan kereta api, bus, hingga pesawat terbang.
Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi Jawa Timur, Solachul Aam Wahin Wahab mengatakan, kedatangan relawan dan pendukung itu sebenarnya tidak diinstruksikan untuk datang Jakarta.
Dia menegaskan, kedatangan para relawan itu atas kemauannya sendiri. BPP hanya mengimbau untuk ikut berjuang mengawal suara Prabowo-Sandi.
"Sebenarnya kami tidak instruksikan. Tapi memang hampir semua relawan terpanggil, ada yang jalan dua bus, ada yang pakai kereta api. Ada yang pakai pesawat," ungkap pria yang akrab dipanggil Gus Aam itu usai menemui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, Jumat (17/5).
Gus Aam menyebut massa yang hadir dari Jatim sekitar 10.000 orang. Jumlah itu bisa bertambah karena kemungkinan banyak kiai juga hadir. Mereka datang tidak bersamaan, melainkan secara berangsur-angsur.
BPP Prabowo-Sandi Jatim tidak mendanai biaya perjalanan relawan menuju Jakarta. Biaya murni dari relawan sendiri dengan cara patungan.
"Mereka berangkat sendiri, cari makan sendiri. Kan juga banyak punya teman di sana, di Jakarta. Jadi Insha Allah tidak terlantar. Karena hampir semua masjid menyiapkan. Disiapkan kok," tambahnya.
Gus Aam menjelaskan aksi damai tersebut hanya menuntut kedaulatan rakyat sesuai dengan UUD 1945. Mengingat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sudah melakukan segala sesuatu untuk mendiskualifikasi paslon nomor 01 Jokowi-Amin, karena banyak kecurangan. Namun tuntutan tersebut mengalami deadlock, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa.
"Tragedi nasional ini kan semua efek. Akhirnya kita juga berusaha dengan teman di Jakarta. Bahwa ini harus tuntas. Mempertahankan sampai titik darah penghabisan, harus menang, tidak boleh kalah," pungkasnya.
Kubu capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal menurunkan 7 juta orang pada 20, 21, dan 22 Mei 2019. Pengerahan massa itu bertepatan dengan pengumuman hasil Pilpres oleh KPU.
Kapolda memberi imbauan
Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan mengimbau masyarakat di provinsi itu tidak berangkat ke Jakarta terkait rencana mobilisasi massa pada 22 Mei 2019.
"Kami imbau masyarakat Jatim tidak terpengaruh ke Jakarta. Cukup di Jatim saja, dan kami akan fasilitasi tempat untuk menyampaikan aspirasinya," ujarnya di sela buka bersama Forkopimda Jatim, di Mapolda setempat di Surabaya, Jumat (17/5).
Ia mengajak masyarakat melakukan gerakan yang dibenarkan oleh hukum, yakni melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK) jika tidak puas terhadap hasil pemilu.
Hal ini, kata dia, agar tetap tercipta rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat luas, serta menjaga kesatuan dan persatuan negara.
"Kami mengajak masyarakat Jatim untuk menjaga NKRI. Kami tahu bahwa di media sosial memang sungguh luar biasa, adanya ajakan-ajakan berangkat ke Jakarta yang memang ingin memperkeruh suasana negara," ucapnya.
Pihaknya juga telah menyiapkan langkah-langkah untuk mencegah masyarakat Jatim tidak ke Jakarta, salah satunya Forkopimda menggelar sosialisasi dengan berbagai lapisan masyarakat.
"Kami juga mengimbau kepada pemerintah setempat, mulai dari camat hingga bupati/wali kota serta Danramil untuk melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan agama untuk menyampaikan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat," katanya.
Jenderal bintang dua itu menegaskan Polda Jatim akan melakukan sweeping jika nantinya masyarakat tetap nekat berangkat ke Jakarta dan tidak segan-segan menindak tegas bagi masyarakat yang kedapatan membawa senjata tajam (sajam) serta lainnya.
"Kami akan lakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan, sesuai prosedur dan standar operasional,” katanya.
Sementara itu, hal senada disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang turut mengimbau masyarakatnya tidak berangkat ke Jakarta.
"Tidak usah keluar Jatim. Proses yang sudah dilakukan di Jatim dari TPS, kemudian kota dan provinsi semuanya selesai. Jadi, artinya proses konstitusi itu di Jatim sudah dilalui," katanya.
Orang pertama di Pemprov Jatim tersebut meminta masyarakat untuk khidmat pada bulan Ramadan dengan maksimalkan ibadah di rumah dan di masjid masing-masing. (Ant).
