SMRC: 33% publik percaya Ganjar Pranowo terlibat kasus korupsi E-KTP

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan, 33% publik percaya Ganjar Pranowo terlibat dalam kasus korupsi E-KTP.  Survei ini menunjukkan, jumlah publik yang mengetahui isu ini ada 12% dan sisanya tidak mengetahui.

Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan, ada 46% masyarakat tidak percaya Ganjar terlibat. Sementara, 21% di antaranya tidak menjawab.

“Kalau pun yang tahu naik, yang tidak percaya kemungkinan tetap akan lebih banyak kalau polanya seperti ini,” kata Saiful dalam keterangan, Kamis (31/8).

Saiful kemudian mengungkap pengaruhnya pada elektabilitas Ganjar sebagai bakal calon presiden. Dari yang tahu pandangan bahwa Ganjar terlibat dalam kasus E-KTP, 33% justru memilih Prabowo Subianto, 32% Ganjar, dan 27% menyuarakan Anies Baswedan. 

Kondisi ini berubah pada masyarakat yang tidak tahu. Mayoritas memilih Ganjar dengan 37%, 34% memilih Prabowo, dan Anies 19% pemilihnya. 

Saiful menyatakan, tingkat pengetahuan publik pada kasus tersebut tidak punya pengaruh pada persaingan antara Prabowo dan Ganjar. Namun pengaruh pengetahuan pada kasus ini terlihat cukup berpengaruh pada Anies. 

“Ada 27% dari yang tahu memilih Anies, sementara yang tidak tahu 19%,” ucapnya. 

Bagi yang percaya pandangan tersebut, kecenderungan suaranya pada Anies dan Prabowo. Sementara yang tidak percaya, lebih banyak memilih Ganjar dan kurang memilih Anies. Menurut Saiful, efek dari kasus ini lebih banyak pada persaingan antara Anies dan Ganjar. 

“Ada efeknya dan signifikan (kasus E-KTP), terutama untuk persaingan Anies dengan Ganjar,” ungkap Saiful.

Namun, Saiful memberi catatan bahwa karena yang percaya pandangan tersebut lebih sedikit dibanding dengan yang tidak percaya atau karena yang tidak percaya lebih banyak, ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang ingin memainkan isu ini. 

“Karena basis orang yang percayanya itu lebih kecil, itu menjadi tantangan tersendiri bagi orang yang mau memainkan isu E-KTP ini. Begitu disosialisasikan bahwa kasus E-KTP seperti itu, yang percaya, kalau linier, cenderung akan kalah dengan jumlah orang yang tidak percaya,” jelas penulis buku Muslim Demokrat tersebut.