Ahok dan Muchdi PR tak masuk Timses Jokowi-Amin

Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin Erick Thohir memastikan Ahok dan Muchdi PR tidak masuk dalam tim sukses.

Pemilik Mahaka Media Group itu mengatakan mantan terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok serta petinggi Partai Berkarya Muchdi Purwoprandjono tidak bergabung dalam tim pemenangan karena struktur telah dibentuk.

"TKN strukturnya sudah terbentuk ketika saya diminta menjadi ketua TKN. Strukturnya sudah terbentuk jadi bukan sesuatu yang harus diubah-ubah," ujar Erick di Jakarta, Rabu (13/2).

Erick menilai struktur TKN sekarang sudah berjalan dengan baik dilihat dari adanya peningkatan menjadi 56% yang sebelumnya 53% berdasarkan survei.

Hal-hal positif yang telah digerakkan TKN disebutnya akan dipertahankan, apalagi partai pengusung mempunyai konstituen sendiri.

Menurut dia, dukungan secara pribadi dari BTP serta Muchdi Pr sesuatu yang lumrah dan dalam politik tidak dapat ditarik garis tegas kader partai harus mendukung paslon tertentu.

"Jadi, kita jangan selalu melihat itu hitam dan putih. Kita ini harus melihat apa yang terbaik bagi bangsa kita," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma'ruf, Jusuf Kalla, menyarankan Ahok tidak bergabung dalam tim pemenangan setelah resmi bergabung dengan PDI Perjuangan agar tidak menggerus elektabilitas capres petahana Jokowi.

Sementara Muchdi Pr hadir dalam acara silaturahmi antara Presiden Jokowi dan purnawirawan TNI/Polri di arena PRJ, Kemayoran, Minggu (10/2).

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan kesempatan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk berlibur dan menjalankan agenda pribadinya ke luar negeri.

"PDI Perjuangan bukan melarang BTP untuk terlibat dalam kampanye Pemilu 2019, melainkan memberikan kehormatan kepadanya untuk berlibur ke luar negeri," kata Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta.

Hasto Kristiyanto mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan pernyataan Ketua Dewan Pengarah TKN Jokowi-Amin, Jusuf Kalla, bahwa BTP sebaiknya tidak ikut kampanye pemilu.

BTP setelah bebas dari menjalani masa hukuman penjara atas perkara penistaan agama, rencananya akan pergi ke luar negeri selama sekitar 2,5 bulan.

Menurut Hasto, pernyataan Jusuf Kalla itu maksudnya bukan melarang, melainkan BTP akan pergi ke luar negeri karena ada agenda-agenda pribadi yang harus dijalankan.

Hasto menjelaskan bahwa pemilu serentak pada tanggal 17 April mendatang, hanya tinggal 62 hari lagi, sementara BTP akan pergi ke luar negeri selama 2,5 bulan.

"Jadi, kepergiannya sampai lewat pemilu. Kalau Pak BTP ada di luar negeri, ada tugas-tugas pribadinya juga, yang menjadi impian untuk dilakukannya," kata Hasto. (Ant).