Akal-akalan dana seret PSI 

Setelah menghebohkan publik dengan dana kampanye sebesar Rp180 ribu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akhirnya merevisi laporan awal dana kampanye (LADK) mereka. Dalam situs LADK Komisi Pemilihan Umum (KPU), dana kampanye parpol berlambang tangan menggenggam mawar itu kini berjumlah Rp24 miliar. 

Meski sudah lengkap, Komisioner KPU RI Idham Holik menyampaikan LADK PSI itu belum sesuai ketentuan. Selain PSI, laporan dana kampanye Partai Gelora dan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga belum sesuai ketentuan. Namun, tak ada sanksi bagi parpol-parpol tersebut. 

"Sanksi pembatalan kepesertaan pemilu diberikan apabila partai politik tidak menyerahkan LADK. Sementara PSI, Gelora, dan PPP sudah menyerahkan LADK,” kata Idham di Jakarta, Senin (15/1). 

Sebelumnya, PSI jadi bulan-bulanan warganet lantaran mengungkap dana awal kampanye sebesar Rp180 ribu. Ketum PSI Kaesang Pangarep sempat menyebut partainya salah memasukkan dana. Kepanjangan PSI pun dipelesetkan jadi Partai Salah Input oleh warganet. 

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat menyebut dalih salah input PSI itu janggal. Menurut dia, angka yang disampaikan PSI terlampau kecil. 

“Rp180 ribu itu enggak masuk akal-lah. Udah enggak mungkinlah. Yang pasti itu bentuk kelalaian,” kata Cecep kepada Alinea.id, Senin (15/1).

PSI melaporkan mendapatkan sumbangan dana kampanye hingga Rp33 miliar. Cecep menilai angka itu lumayan besar. PSI, kata dia, bisa mendapat dana kampanye besar karena faktor Jokowi dan dukungan parpol itu terhadap Prabowo. 

“Jadi, banyak donatur yang masuk. Angka itu masih masuk akal,” jelas Cecep. 

Majalah Tempo melaporkan PSI menyiapkan dana kampanye yang cukup besar bagi para kader khusus mereka pada 2019. Minimal Rp10 miliar disiapkan untuk 19 caleg yang potensial lolos ke Senayan. Anggaran itu dipergunakan untuk pembelian alat peraga kampanye dan keperluan kampanye lainnya.

Analis politik dari Citra Institute, Yusak Farchan menilai LADK yang disiapkan parpol kerap tak menggambarkan realita dana kampanye. Menurut dia, biasanya dibutuhkan dana hingga Rp1 miliar bagi parpol untuk kampanye di satu daerah pemilihan. 

Karena itu, ia memperkirakan dana kampanye PSI jauh lebih besar ketimbang angka yang disampaikan ke KPU. “Ini memunculkan spekulasi publik bahwa PSI dapat dana sumber besar,” katanya kepada Alinea.id, Minggu (14/1).

Dengan anggaran yang besar dan dukungan dari Istana itu, Yusak meyakini PSI bisa berbicara banyak di Pemilu 2024. “PSI terkesan lebih siap daripada kondisi sebelumnya,” ucapnya.

Lebih jauh, Yusak menyayangkan anggaran kampanye parpol tidak bisa diulik lebih lanjut di sistem KPU. "Transparansi dan akuntabilitasnya patut dipertanyakan," kata Yusak.