Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyentil program bantuan sosial (bansos) yang belakangan menjadi polemik dalam sesi tanya jawab debat kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/2).
Awalnya, Ganjar bertanya kepada Anies bagaimana merangcang tata kelola bansos yang lebih transparan, tidak diklaim kelompok tertentu, dan tidak menuai kecemburuan. Anies menanggapi, kalau bansos itu untuk penerima, bukan kepentingan pemberi. Maka, harus diberikan sesuai kebutuhan penerima.
“Dan tidak perlu dirapel tiga bulan langsung. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, diberikan bulan ini. Kalau dibutuhkan tiga bulan lagi, ya tiga bulan lagi. Dijadikan sesuai kebutuhan,” ucap Anies dalam acara debat Pilpres 2024 itu.
Lebih lanjut, Anies mengemukakan, bansis harus diberikan tanpa pamrih dan harus tepat sasaran. Maka, perbaikan data mutlak diperlukan agar distribusinya bisa dilakukan melalui jalur birokrasi.
“Bukan malah dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi,” ucap Anies.
Anies menambahkan, bansos juga tak patut dianggap sebagai pemberian dari penguasa. Sebab, sumber dana bansos berasal dari APBN dan uang rakyat.
“Ketika saya bertugas (sebagai gubernur) di Jakarta, semua paket bansos didusnya diberikan label ‘dibiayai APBD DKI Jakarta’. Bukan dari gubernur,” tutur Anies.
Selepas acara debat Pilpres 2024, Ganjar mengungkapkan, terkait bansos, menjadi kekhawatiran besama. “Ini tidak sekadar mencari undecided voters untuk memilih, tapi ingin menjelaskan kepada publik karena isu bansos hari ini menjadi sangat dipolitisasi,” ujar Ganjar.
“Klaimnya terjadi di mana-mana, seolah-olah itu dari mereka. Kita mesti jelaskan.”
Belakangan, penyaluran bansos dari pemerintah di tengah musim kampanye diduga bermuatan politis. Pemerintah sendiri berjanji bakal terus menyalurkan bansos hingga Juni 2024.