Aparat bakal bubarkan paksa aksi mobilisasi massa usai Pemilu 2019

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, memastikan pihaknya akan menindak tegas dengan membubarkan pihak-pihak tertentu yang berencana memobilisasi massa usai perhelatan pemilihan umum atau Pemilu 2019. Kepolisian tak akan bertindak sendiri dalam membubarkan aksi massa, tetapi juga dengan menggandeng TNI.

“Polri menegaskan segala mobilisasi massa di seluruh wilayah akan ditindak tegas,” kata Tito di Gedung Kemenkopolhukam di Jakarta pada Kamis, (18/4).

Menurut Tito, mobilisasi massa dalam rangka merayakan kemenangan atau pun bentuk ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemilu sebaiknya tidak perlu dilakukan. Pihaknya bersama TNI telah berkomitmen akan menindak tegas segala perbuatan yang mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas). 

“Seluruh polda telah kami instruksikan.Kalau ada di luar langkah hukum apalagi upaya-upaya inkonstitusional yang mengganggu kemanan masyarakat, maka kami sepakat akan menindak tegas dan tidak mentolerirnya,” ucap Tito.

Tito mengimbau kepada masyarakat agar sebaiknua menunggu hasil penghitungan surat suara secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga tidak perlu ada upaya untuk memobilisasi massa dalam alasan apa pun. Ia menegaskan apabila ada mobilisasi massa akan dibubarkan paksa.

“Tidak ada mobilisasi dan lain-lain, apalagi yang menggangu Kamtibmas. Kita akan melakukan langkah sesuai aturan yang berlaku jika ada mobilisasi massa,” ucapnya.

Adapun segala hal yang menjadi keberatan salah satu pihak tertentu, kata Tito, harus dituntaskan melalui jalur hukum sebagaimana aturan yang berlaku. Sebaliknya, apabila ada upaya inkonstitusional, Tito menegaskan hal itu sama saja menghianati rakyat.

Tito menambahkan, Polri dan TNI memiliki kemampuan mendeteksi atas segala upaya-upaya inkonstitusional dan mobilisasi massa. Karena itu, pihaknya dapat dengan mudah mengetahui apabila ada sebuah gerakan-gerakan. Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran, aparat keamanan akan segera menindaknya.

Pembubaran mobilisasi massa, kata Tito, sudah dilakukan pihaknya ketika ada aksi perayaan kemenangan dari dua pasangan calon di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta pada Rabu (17/4). Dalam perayaan tersebut, pihaknya langsung membubarkan kerumunan orang yang memadati jalan protokol itu.

"Ini kemarin juga ada di HI kita bubarkan, dari kedua pasangan ada yang melakukan mobilisasi, dua-duanya kita bubarkan. Saya sudah perintahkan seluruh Kapolda juga untuk melakukan langkah yang sama," ujarnya.

Tito mengingatkan, agar masyarakat menghargai proses dan tahapan pemilu yang telah berlangsung, dan menjadikan hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai acuan. 

Tito menegaskan Polri akan melakukan langkah sesuai aturan hukum yang berlaku terhadap adanya upaya untuk mengganggu kestabilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

“Pemilu kali ini adalah proses demokrasi yang partisipasi publiknya sangat tinggi, di atas 80% . Karena  melibatkan hampir 160 juta atau lebih pemilih, jadi siapa pun yang terpilih itu memiliki kredibilitas dan legitimasi dukungan rakyat yang sangat tinggi," kata Tito.