Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah menyepakati jatah bagi-bagi kursi menteri bagi partai politik pendukungnya.
Tercatat, Partai Amanat Nasional (PAN) mendapat jatah terbanyak tujuh kursi menteri. Selanjutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disiapkan jatah enam kursi menteri, dan Partai Demokrat setidaknya satu kursi untuk Agus Harimurti Yudhoyono.
Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa sudah ada pembicaraan antara Prabowo dengan partai politik pendukung Prabowo-Sandi terkait jabatan menteri.
Dalam perbincangan itu, menurut dia , ada dua partai yang sudah pasti mendapat jatah yaitu PAN sebanyak tujuh menteri dan PKS sebanyak enam kursi menteri. Sementara itu, terkait posisi AHY, masih definitif karena salah satu yang dipertimbangkan.
Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menegaskan bahwa pembicaraan kandidat menteri hanya dibicarakan antara Prabowo dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Pada saat sebelum pendaftaran Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, ada kesepakatan antara Prabowo dan SBY, itu domain mereka berdua," kata Ferdinand di GOR Bulungan, Jakarta, Senin (1/4).
Ferdinand menjelaskan jumlah menteri untuk Partai Demokrat sudah ada pembicaraan antara SBY dan Prabowo sehingga tidak ada yang tahu, termasuk Hashim Djojohadikusumo.
Dia mengatakan pernyataan Hashim yang menyebutkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menjadi menteri karena pertanyaan media apakah Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat itu berpotensi menjadi menteri pertahanan.
"Jadi apa yang disampaikan Hashim kita anggap sebagai bunga demokrasi saja, yang jelas Prabowo dan SBY sudah punya komitmen tersendiri terkait dengan kuota menteri apabila Prabowo nanti menang nanti," ujarnya.
Ferdinand mengatakan yang tahu daftar menteri untuk Demokrat hanya SBY dan Prabowo sehingga para kader partai itu tidak tahu-menahu.
AHY kecewa?
Menanggapi hal tersebut, AHY menyebutkan bahwa pembahasan mengenai pembagian jatah menteri jika Prabowo-Sandiaga Uno memenangi Pilpres 2019, belum penting untuk dilakukan saat ini.
"Kami bukannya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting, tapi hari ini urgensinya belum di sana karena kalau kita berbicara tentang jabatan menteri, berapa porsinya, di pos apa saja, maka ini khawatirnya justru akan melukai perasaan rakyat," kata AHY di sela melakukan kunjungan ke Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/4) malam.
AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat saat ini fokus dalam menghadapi Pemilu 2019, baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
"Kalau (Pemilu) 17 April 2019 sudah selesai barulah kita berbicara kemana kemudian pemerintahan nasional bisa lebih adaptif dan efektif dalam menjalankan birokrasi di roda pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel, serta melayani rakyat," ujarnya.
Sama seperti dengan partai politik pengusung Capres Prabowo-Sandi, kata AHY, Partai Demokrat pernah ditawari secara langsung oleh Prabowo Subianto dalam posisi sebagai capres yang ketika itu dalam konteks membangun koalisi.
Yang jelas dari sisi politik pragmatisnya, Partai Demokrat ingin mengisi pemerintahan ke depan dengan orang-orang terbaik yang memiliki kapasitas dan integritas dalam melakukan perubahan di pemerintahan ke depan.
"Yang harus diperjuangkan lebih dulu adalah segala permasalahan rakyat yang dihadapi saudara-saudara kita di seluruh tanah air untuk lima tahun ke depan. Itulah ikhtiar dan perjuangan politik kami," katanya.
Menurut AHY, Partai Demokrat ingin lebih memahami apa yang diharapkan rakyat sekaligus menghadirkan solusi melalui 14 prioritas partainya untuk rakyat yakni ada peningkatan kualitas hidup rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial terkait dengan kesejahteraan serta keadilan.
AHY mengaku tidak kecewa dengan pernyataan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Hashim Djojohadikusumo terkait pembahasan pembagian jatah menteri.
"Saya katakan tidak kecewa, saya anggap ini percakapan yang lumrah dalam kompleks politik, meskipun saya sebetulnya ingin lebih fokus kepada upaya memenangkan hati serta pikiran rakyat," ujarnya.
Janji Prabowo
Secara terpisah, Prabowo Subianto menjanjikan akan membentuk susunan para menteri antikorupsi apabila dirinya terpilih pada Pilpres 2019.
"Semua menteri-menteri yang saya pilih untuk bersumpah dan tanda tangan tidak (melakukan) korupsi," kata Prabowo Subianto saat melakukan kampanye terbuka di Lapangan Wisangeni Kota Tegal, Senin (1/4) petang.
Ia mengatakan dirinya bersama Sandi bertekad untuk bekerja keras dan sekuat tenaga untuk (kepentingan) rakyat Indonesia dan bersumpah tidak akan mengizinkan koruptor berkuasa di negara ini.
"Rakyat (Indonesia) sudah muak dengan korupsi. Oleh karena, saya tidak akan memperkaya diri dan tidak mengizinkan keluarga memperkaya dari jabatan saya," katanya.
Di hadapan ribuan pendukung dan simpatisan koalisi partai, Prabowo mengatakan bahwa dirinya akan tunduk pada kehendak dan menghormati apa yang yang menjadi kemauan rakyat Indonesia.
"Akan tetapi apabila rakyat Indonesia memberikan kepercayaan pada saya bersama Sandiaga Salahuddin Uno (memenangi Pilpres 2019) bertekad bekerja sekeras mungkin untuk rakyat," katanya.
Prabowo juga menjanjikan akan memberikan peluang dan kesempatan pekerjaan pada rakyat Indonesia dan tidak perlu menggunakan kartu-kartu.
Sebenarnya, kata dia, (calon presiden) Jokowi adalah orang baik, namun karena di sekelilingnya adalah orang yang memiliki watak-watak "Sengkuni" maka mereka akan memberikan jawaban ABS (asal bapak senang).
"Zaman dulu, (bawahan) jika ditanya sesuatu oleh (pemimpin) akan menjawab dengan baik, aman, bagus. Budaya mental ABS semacam itu, nanti sudah tidak ada lagi," katanya yang disambut meriah dan yel-yel oleh massa.
Ia mengatakan dirinya sudah membentuk tim para pakar dan putra-putri terbaik Indonesia yang pintar, hatinya bersih dan ikhlas, serta dan tidak korupsi untuk membela dan membangun bangsa Indonesia.
"Kami tidak butuh orang pintar, jika pintarnya tidak bisa membela rakyat. Kami sudah bentuk pakar dan orang hebat yang hatinya bersih dan ikhlas untuk bekerja untuk rakyat," katanya. (Ant).
