Seberapa efektif bansos mengerek raupan suara Prabowo-Gibran? 

Dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan gelontoran bantuan sosial (bansos) jelang pencoblosan Pilpres 2024 turut mendongkrak raupan suara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Tanpa itu, Prabowo-Gibran dinilai mustahil bisa memenangi pilpres dalam satu putaran. 

Demikian disampaikan ekonom Universitas Indonesia (UI) Vid Adrison dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin (1/4). Vid berstatus sebagai saksi ahli untuk pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

"Jika kita, lihat total perolehan paslon 02 (Prabowo-Gibran) itu sekitar 96 juta. Jika kita keluarkan itu (sumbangan dari dukungan bansos dan petahana), maka kira-kira, ya, perolehan suara dari paslon 02 (adalah) 42,38% atau 69,5 (juta)," kata Vid. 

Hasil hitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran 96,2 juta suara. Pasangan AMIN berada di urutan kedua dengan dengan raihan 40,9 juta suara. Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Gama) jadi yang terbontot dengan raupan 27 juta suara.

Berbasis kalkulasi yang ia buat, Vid berargumentasi suara Prabowo-Gibran melonjak drastis setelah Jokowi kian terang meng-endorse pasangan itu. Menurut dia, elektabilitas Prabowo dari hasil Pilpres 2019 cenderung stagnan sebelum menggandeng Gibran. 

"Saya melihat ternyata dekat dengan hasil survei Charta Politika awal Januari yang dilakukan sekitar 4 sampai 11 Januari, yakni sekitar 42,20 persen," kata Vid.

Pengajar kesejahteraan sosial dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis membenarkan pendapat Vid di sidang MK. Ia menilai bansos yang dikucurkan pada saat momentum Pilpres 2024 memang dimaksudkan untuk meningkatkan suara pasangan calon yang didukung penguasa.  

"Ini memang nyata dan menunjukkan praktik politik gentong babi atau pork barrel yang juga diterapkan oleh beberapa petahana politik di negara lain," ucap Rissalwan kepada Alinea.id, Selasa (2/4).

Menurut Rissalwan, ada dua indikasi utama yang menunjukkan politik gentong babi dipraktikan pada Pilpres 2024. Pertama, kehadiran Jokowi sebagai aktor yang berkepentingan supaya Prabowo-Gibran menang. Kedua, waktu penyaluran saat masa kampanye dan tempat penyaluran bansos.

"Secaraa elektoral, kantong-kantong suara yang disasar dengan bansos ini memang terutama basis suara PDI-P, seperti misalnya Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara. Artinya strategi elektoral adalah mengambil suara wong cilik khusus untuk pilihan capres dukungan petahana, tanpa mempengaruhi pilihan parpolnya," ucap Rissallwan.

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti sepakat dengan pernyataan Vid di sidang MK. Menurut dia, politisasi bansos terindikasi kuat dilakukan pada Pilpres 2024 untuk memenangkan paslon yang didukung pemerintah. 

"Saya membenarkan apa yang dikatakan oleh Mas Vid. Sebab, bansos pada tahun pemilu cenderung naik dan bansos tidak mengurangi kemiskinan," ucap Esther kepada Alinea.id. 

Menurut catatan Indef, nilai bansos selalu naik jelang pemilu. Jelang Pemilu 2019, tercatat ada beragam bansos sebesar 194,76 triliun yang digelontorkan Jokowi. Pada 2023, nilainya naik menjadi sebesar Rp476 triliun. Pada 2024, beragam skema bansos disebar dengan nilai Rp496 triliun.

Saat berbicara di sidang MK, Vid menyandarkan argumennya pada sejumlah riset. Salah satunya ialah hasil penelitan dosen ilmu pemerintahan dari Universitas Brawijaya George Towar Ikbal Tawakkal terkait pengaruh politik uang pada 2017. 

Kepada Alinea.id, Ikbal mengaku tak tahu hasil riset mana yang dikutip Vid. Jika yang dikutip ialah riset terkait politik uang, ia berpendapat argumentasi Vid tak utuh disampaikan di persidangan. 

"Dia (VId) bilang pengaruh bansos terhadap pilihan pemilih. Tapi, riset saya itu yang terkait politik itu. Kesimpulannya bahwa politik uang pada dasarnya tidak linier... Artinya, orang itu tahu bila politik uang itu dilarang, tetapi tetap diterima," ucap Ikbal.