Bawa ribuan dokumen, kubu Prabowo tuntut Situng dihentikan 

Mengantongi 3.000 lembar kertas yang berisi tangkapan layar sistem penghitungan suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU), tim relawan informasi dan teknologi (IT) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyambangi Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (3/5). 

Koordinator relawan IT BPN Prabowo-Sandi, Mustofa Nahrawardaya mengatakan, kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan kecurangan di Situng KPU. "Tim relawan IT BPN hadir di Bawaslu (karena) adanya dugaan kecurangan yang dilakukan pihak tertentu, dalam hal ini merujuk Situng KPU," ujar Mustofa. 

Mustofa memaparkan, salah satu bentuk kecurangan ialah kesalahan dalam input data di Situng. Dari pemantauan yang dilakukan tim IT BPN Prabowo-Sandiaga hingga Kamis (2/5) malam, ditemukan 73.715 kesalahan input data. 

"Sebetulnya kecurangan yang kami akan laporkan tidak berbeda dari rilis yang sudah kami lakukan sejak 9 April-29 April lalu. Hanya saja, ketika finalisasi semalam dan adu data dengan pihak yang mendatangi kami, jumlahnya bertambah menjadi dari 13.650 menjadi 73.715," ungkapnya.

Menurut Mustofa, jumlah kesalahan input data mencapai 15,4% dari total 810 ribu TPS. Dengan mempertimbangkan 47.721 TPS yang dijadikan sampel oleh tim IT BPN Prabowo-Sandi, ia memperkirakan, jumlah kesalahan input data secara keseluruhan mencapai sekitar 30%.

"Ini ada 5 provinsi terbesar yang kita pakai sebagai sampling yang kita teliti. Ada Jawa Tengah 7.666 (TPS), Jawa Timur 5.826, Sumatera Utara 4.327, Sumatera Selatan 3.296, dan Sulawesi Selatan 3.219," kata Mustofa.

Modus-modus kecurangan versi BPN

Selain kesalahan input data, juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Dian Fatwa mengatakan, kubunya juga memetakan modus-modus manipulasi data via Situng KPU. Di sejumlah TPS, Dian mengatakan, tim IT kubunya menemukan penggelembungan jumlah pemilih.

"Satu TPS itu mestinya kan hanya ada 300 suara. Nah, ini kita jumpai angkanya cukup fantastis. Ada yang 400 (jumlah pemilihnya), 773, dan 800," kata Dian. 

Selain penggelembungan jumlah pemilih, Dian mengatakan, timnya juga menemukan kasus-kasus ketidaksinkronan jumlah pemilih dan surat suara, serta kasus-kasus hilangnya lembar-lembar pada formulir C1, baik lembar pertama maupun lembar kedua. 

Karena itu, Dian meminta Bawaslu menghentikan penghitungan suara via Situng dan mengaudit sistem IT KPU. "Tidak harus menunggu Bawaslu untuk menghentikan Situng KPU, penghitungan dilakukan sampai tanggal 22 (Mei). Kami menuntut agar KPU segera menghentikannya dan melakukan audit forensik IT," ucapnya.