Bertemu ulama, Prabowo mengeluh Pemilu 2019 banyak kecurangan

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan dengan sejumlah ulama dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam pertemuan itu, Prabowo mengeluh terkait pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu 2019 yang dianggapnya banyak terjadi kecurangan. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.  

Selain dengan para ulama, Ahmad mengatakan, pertemuan yang digelar pada Selasa, (23/4) malam itu juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dengan agenda pembahasan tentang berbagai permasalahan pelaksanaan Pemilu 2019.

"Para tokoh-tokoh ini memiliki banyak pengikut, ada yang datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura dan Sumatera. Adapun kesimpulan dalam pertemuan itu, Pemilu 2019 berlangsung jauh dari yang diharapkan karena banyak kecurangan terjadi di hadapan masyarakat," kata Muzani. 

Muzani mengatakan, para tokoh dan ulama yang hadir menyayangkan pelaksanaan Pemilu 2019 memakan korban jiwa yaitu petugas dari kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) yang sampai saat ini tercatat sebanyak 119 orang. Menurutnya, insiden meninggalnya petugas KPPS ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. 

"Artinya KPU tidak hati-hati dalam mempersiapkan beban tugas para penyelenggara pemilu, sehingga mereka kelelahan dan akhirnya meninggal. Dan berdasarkan informasi masih ada ratusan yang dirawat di rumah sakit," ujarnya.

Kemudian terkait kecurangan Pemilu 2019, Muzani menambahkan, para ulama dan tokoh yang hadir tersebut sampai saat ini terus mengumpulkan dan mencatat semua bentuk dugaan kecurangan pemilu dan mengamankan formulir C1.

Dia mengatakan, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi terus mengumpulkan dan mentabulasi berbagai bentuk dugaan kecurangan pemilu, karena para relawan dan pendukung terus memberikan bukti-bukti.

Selanjutnya, dalam pertemuan itu, kata Muzani, Prabowo mengingatkan bahwa kedaulatan rakyat adalah hal yang harus dijunjung tinggi dalam Negara yang menganut demokrasi. Menurutnya, rakyat telah menyampaikan kedaulatannya pada 17 April 2019 lalu, karena itu kedaulatan rakyat harus diselamatkan jangan sampai diinjak-injak.

“Ini bagian dari upaya menyelamatkan masa depan bangsa dan negara. Namun semua proses itu harus dilakukan dengan cara-cara yang damai,” kata Muzani. (Ant)