BPN akui temukan sejumlah kecurangan KPU

Badan Pemenangan Nasional (BPN) menuding bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga buatan pemerintah yang digunakan untuk memenangkan petahana pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Ketua Dewan Pengarah BPN Amien Rais mengaku sudah mendapatkan laporan dugaan kecurangan KPU.

"KPU itu makhluk politik buatan pemerintah petahana, yang memilih anggota KPU kan pemerintah," kata Amien di Jakarta, Sabtu (4/5).

Laporan tersebut, lanjutnya, mengandung sejumlah bukti tidak terbantahkan dari para ahli informasi dan teknologi (IT) yang dapat membuktikan manipulasi suara Pilpres 2019.  

"Saat nanti bukti-bukti itu sudah dibuka, rakyat pasti akan terkejut atas betapa bobrok, curang, palsu, dan jahat KPU serta petahana itu. Hal ini menguatkan tuduhan terjadinya kejahatan pemilu yang terukur, sistematis, dan masif,” kata dia.

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan bahwa kecurangan itu terjadi karena KPU kesulitan mengendalikan data perhitungan perolehan suara.

"Saya diberitahu dari teman-teman ahli bahwa KPU sendiri sudah tidak bisa mengendalikan. Yang memasukkan data itu siluman yang jauh lebih tinggi dari kodok dan cebong yang ingin menguasai semuanya," ungkapnya.

Namun, Amien tidak menyebut lebih lanjut terkait sumber laporan yang dia terima maupun menyampaikan siapa sosok "siluman" yang dimaksudnya.

Untuk menanggapi dugaan kecurangan itu, Amien mendorong adanya people power. Menurutnya, people power merupakan langkah konstitusional bersifat demokratis yang dapat diambil sebagai bentuk pertentangan masyarakat atas manipulasi suara yang diduga dilakukan oleh KPU.

"People power itu ada berbagai macam bentuknya, ada yang jangka pendek, menengah, dan panjang. Gerakan-gerakan seperti ini sudah banyak digunakan dan berhasil di negara-negara lain," jelasnya.

Selain itu, Amien mengajak para pendukung pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak hanya mengkritik KPU, tetapi juga turut mengecam pemerintah yang dia anggap berdiri di belakang KPU