Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Sudirman Said, menyatakan kecurangan yang terjadi sepanjang proses Pilpres 2019 akan berpengaruh pada hasilnya. Karena itu, menurutnya, hasil yang akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan hasil cedera karena diwarnai kecurangan.
"Apapun hasil dari pemilihan nanti adalah hasil yang dicederai dengan proses tadi. Kami menjaga proses ini, menjaga suara rakyat supaya tidak dicuri oleh tangan yang tidak berhak," ucapnya saat jumpa pers di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Senin (22/4).
Menurutnya, kejanggalan yang mengindikasikan terjadinya kecurangan sudah terlihat di berbagai daerah. Sudirman mencontohkan peristiwa terbakarnya gudang logistik KPU di Kecamatan Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada Senin (22/4) dini hari tadi.
Selain itu, hal yang sama juga dinilai terjadi dalam keputusan mundur Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution. Keputusan tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan bupati, karena mayoritas masyarakatnya memilih Prabowo-Sandi. Padahal menurut Dahlan, seharusnya masyarakat berterimakasih pada Jokowi atas pembangunan yang dilakukan di wilayah tersebut.
"Kami prihatin sampai hari ini memperoleh kejanggalan dari Aceh sampai Papua, banyaknya kejanggalan-kejanggalan dan kecurangan-kecurangan. Di berbagai tempat ada polisi yang merebut dengan paksa C1. Jadi ini adalah satu gejala bahwa ada mobilisasi, ada tindakan aparat yang menunjukkan kejanggalan," katanya menuturkan.
Karena itu, mantan Menteri ESDM periode 2014-2016 itu mengimbau pada masyarakat agar terus memantau proses penghitungan dan input suara. Hal ini dinilai penting agar hasil perolehan suara tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Mari kita menjaga proses ini, menjaga suara rakyat, supaya tidak dicuri oleh tangan yang tidak berhak," katanya.
Ditempat yang sama, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno, memberikan imbauan serupa. Dia mewanti-wanti agar jangan sampai ada suara tercecer bahkan satu suara sekali pun.
"Input suara ini terus berlangsung sampai saat ini. Saya ingin sampaikan bahwa mari kita jaga bersama-sama, agar suara rakyat terus terjaga dan terkawal. Jangan sampai ada suara yang tercecer satu pun juga," ucapnya.
Selain itu, Sandi juga meminta pada KPU agar dapat melakukan proses penginputan dengan mengedepankan asas keterbukaan, integritas, dan kejujuran. Karena itu, dia mengajak seluruh elemen relawan pasangan calon nomor urut 02 untuk menjaga kedaulatan penyelenggara pemilu tersebut.
"Prabowo-Sandi percaya bahwa KPU dan Bawaslu akan mengedepankan prinsip keterbukaan, integritas, profesionalisme, dan kejujuran. Mari kita jaga kepercayaan dan kedaulatan selama proses ini. Masyarakat berhak menerima hasil pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas," katanya.
Laporkan
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, mengimbau seluruh pihak yang menemukan kecurangan dalam Pemilu 2019, untuk melaporkannya melalui jalur dan lembaga yang ditetapkan, yaitu Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, isu kecurangan dalam pemilu merupakan hal wajar dan kerap muncul dalam penyelenggaraan pemilu.
"Jangan diselesaikan sendiri. Jangan kemudian diselesaikan di lapangan. Itu namanya sudah menabrak undang-undang yang mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Wiranto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4).
Wiranto juga memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan komentar terkait penyelenggaraan Pemilu 2019. Hal yang sama dimiliki masyarakat dalam mengalkulasi suara pemilu yang dilaksanakan pada 17 April 2019 lalu.
Hanya saja, dia menekankan, agar masyarakat tidak mencederai hak-hak tersebut dengan perbuatan yang melanggar aturan. Dia pun meminta agar seluruh masyarakat untuk tidak keluar dari jalur hukum dan melakukan mobilisasi, yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan nasional.
"Kita sudah punya sistem, kita sudah punya aturan, punya aparat-aparat penyelenggara pemilu yang sudah dibakukan. Yang menyangkut kecurangan, ketidakpuasan, ada hukumnya, ada lembaganya, Mahkamah Konstitusi," ujar Wiranto. (Ant)
