BPN-TKN bertekad tekan golput

Tingginya angka swing voters dan undecided voters menjadi perhatian kubu Prabowo-Sandi. Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera mengatakan kubunya telah memanaskan mesin partai untuk memburu suara para pemilih yang masih ragu ini. 

Mardani berharap, dengan tersebarnya suara swing voters dan undecided voters, potensi golongan putih (putih) di Pilpres 2019 bakal turun. "Mudah-mudahan ya, Maret angka potensi (golput) itu turun," ujar Mardani kepada Alinea.id di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. 

Dalam survei yang dirilis awal Januari lalu, Indikator Politik Indonesia (IPI) mencatat jumlah golput mencapai 1,1% atau naik tipis dari survei serupa yang digelar pada Oktober 2018. Ketika itu, angka golput hanya 0,9%. 

Menurut Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi, jumlah golput di Pilpres 2019 bisa mencapai 20%. Pasalnya, angka swing voters dan undecided voters masih cukup tinggi, yakni 14% dan 9,2%. Golongan pemilih yang masih ragu itu diprediksi bakal turut menyumbang angka golput. 

"Yang swing voter ini menurut saya peluang bagi Prabowo-Sandi untuk diambil karena kan swing voters ini begitu karena tak yakin dengan petahana. Tetapi, kita tentunya juga akan meyakinkan yang undecided voter," ujarnya. 

Dengan direbutnya suara swing voters dan undecided voters oleh kubu Prabowo-Sandi, Mardani meyakini, jumlah golput bakal berkurang. Karena itu, kubunya bakal menggencarkan sosialisasi pentingnya mencoblos di bilik suara nanti. 

"Kita edukasi masyarakat bahwa 1 suara itu sangat menentukan masa depan bangsa, yang kedua  kita perlu membuat mereka terpesona dengan kami, kenapa mereka harus pilih kami," ujarnya. 

Hal senada disampaikan politkus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan. Ia mengungkapkan, PKB telah memerhatikan gejala golput sejak sejak lama dan telah menurunkan kader-kadernya untuk 'memerangi' gerakan golput. 

"PKB sangat peduli. Kami door to door langsung memberi keyakinan masyarakat untuk aktif menentukan pilihan, kita usaha yang terbaik untuk mengurangi golput," paparnya. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan, KPU dan kedua kubu perlu menggejot sosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada publik untuk menekan potensi golput. 

"Dan seharusnya sudah punya gambaran berapa banyak yang benar-benar golput. Golput harus dibedakan dengan mereka yang malas atau tak datang ke TPS (tempat pemungutan suara) karena alasan lain. Selain alasan politik tentunya," ujar dia.