BPN yakin dua alasan bikin pengusaha kepincut dukung Prabowo

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Faldo Maldini, meyakini ada dua alasan yang bakal bikin pengusaha kepincut untuk mendukung calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto pada Pemilu 2019.

Dua alasan tersebut, menurut Faldo, yakni kebijakan adanya tender proyek yang dilakukan secara adil. Kemudian, yang juga tak kalah penting dan menarik bagi pengusaha yakni soal wacana pemangkasan pajak jika Prabowo betul-betul memenangi pemilihan presiden nanti. 

"Bagi kami yang paling penting pengusaha itu pengen tender di lapangannya itu fair atau adil. Jangan orang yang menang tender karena dia keponakan menko, atau perusahaan yang punya menko, jadi itu yang menang," kata Faldo dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Jumat (22/3). 

Menurut dia, konsep tentang keadilan ini bakal jadi fokus utama Prabowo-Sandiaga. Mengingat, kata dia, Sandiaga berlatar dan punya pengalaman sebagai pengusaha. Dengan demikian, Sandi bakal paham soal keluhan pengusaha saat proses tender ada kecurangan. 

Selain itu, Faldo mengungkapkan, Prabowo-Sandiaga akan menjanjikan pemangkasan pajak Pph sebesar 5 sampai 8% untuk menggenjot produktivitas kinerja pengusaha. Jangan sampai pajak justru menjadi kendala para pengusaha untuk mengembangkan usahanya.  

“Kalau kita sih, pajak itu mendorong produktivitas. Gimana ceritanya orang mau usaha di sini, tapi pajaknya besar sekali,” kata Faldo. 

Adapun penentuan kebijakan Upah Minimum Regional (UMR) yang sering jadi pertimbangan pengusaha saat berinvestasi, Faldo berpendapat bahwa itu harus disesuaikan dengan Key Performance Index (KPI) dari sumber daya manusia yang ada. 

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menjelaskan kebijakan yang membuat pengusaha tertarik itu justru terkait efisiensi birokrasi dalam perizinan. Adapun saat ini reformasi perizinan masih berjalan lambat. 

“Masalah utama dalam global competitiveness ranking di Indonesia itu salah satunya inefisiensi birokrasi. Saat ini reformasi perizinan berjalan lambat. Misalnya OSS di pusat dengan ptsp di daerah belum terintegrasi. Itu menghambat investasi,” kata Bhima.

Selain reformasi birokrasi, kata Bhima, pembebasan pajak atau tax holiday sebetulnya juga menarik bagi pengusaha. Namun, implementasinya saat ini terbilang belum maksimal. "Soal fasilitas tax holiday dan tax allowances sudah ada. Tapi implementasi minim," ujar Bhima. 

Selain itu, dia menyoroti 16 paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution yang sampai sekarang belum direspon oleh para pengusaha. 

"Sebagian besar isi 16 paket kebijakan belum direspon pelaku usaha. Evaluasi dulu 16 paket itu kemudian disaring mana yang masih relevan," ujarnya.