Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate, menilai Prabowo Subianto tidak tampil sebagai calon presiden pada debat keempat Pilpres 2019 di Hotel Shangri La, Sabtu (30/3). Bagi Plate, calon presiden nomor urut 02 justru seperti hadir sebagai seorang pengamat militer.
"Saya rasa, Pak Prabowo tadi malam tidak eksplor sebagai capres tapi malah sebagai pengamat militer dan kritikus pemerintahan saat ini. Military minded, perang-perang terus yang dibahas. Sedangkan Pak Jokowi menawarkan gagasannnya sebagai pemimpin yang berpengalaman, yang melihat situasi saat ini dan juga masa depan,” kata Johnny G Plate di Jakarta Pusat, Minggu (31/3).
Namun, dia menilai Prabowo telah merendahkan kekuatan militer dan posisi Indonesia di dunia pertahanan. Ini dikarenakan Prabowo mengatakan pertahanan Indonesia saat ini "terlalu lemah" dan anggarannnya kecil.
"Tidak bisa, kita itu terus-terusan merendahkan kekuatan militer kita. Kalau dibandingkan dengan anggaran pertahanan Singapura ya jelas beda. GDP kita sudah masuk 1 triliun GDP, Singapura belum,” ujar dia.
Dalam debat tadi malam, Prabowo Subianto menyebut bahwa anggaran yang dimiliki Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan terlalu kecil, yaitu hanya mencapai 0,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB/GDP) dan 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara, anggaran pertahanan Singapura 3% dari PDB dan 30% dari APBN.
Mengutip data dari Global Firepower (GFP), anggaran belanja militer Indonesia berada di peringkat ke-30 dari 157 negara di dunia. Anggaran yang dialokasikan Indonesia mencapai US$6,9 miliar atau setara Rp98 triliun dengan kurs Rp14.000/dollar AS.
Berdasarkan angka tersebut, anggaran militer Indonesia memang benar kalah ketimbang Singapura yang memiliki anggaran sekitar US$9,7 miliar atau Rp135 triliun.
Sedangkan untuk anggaran pertahanan, berdasarkan laporan Kementerian Pertahanan pada 2019 saja sudah mencapai Rp108,4 triliun. Sementara itu, APBN Indonesia pada 2018 sebesar Rp1.643,4 triliun. Jadi, angggaran pertahanan dan keamanan Indonesia memang benar hanya menerima sekitar 6% dari APBN.