Bupati Donggala aniaya anggota Panwaslu usai terekam kampanye

Bupati Donggala, Kasman Lassa, diduga mengintimidasi dan menganiaya anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Banawa, Herman Abu Bakar Acap saat menjalankan tugasnya. Penganiayaan tersebut dilaporkan terjadi pada Minggu (23/12).

Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah, Ruslan Husen, saat konferensi pers di Kantor Bawaslu Sulteng mengatakan, adanya keterlibatan Kasman Lassa berdasarkan kronologi yang dilaporkan Panwaslu ke Bawaslu Kabupaten Donggala. 

Adapun saat ini, kata Ruslan, Bawaslu Sulteng bersama Bawaslu Kabupaten Donggala telah melaporkan kasus intimidasi dan penganiayaan yang dialami Panwaslu Kecamatan Banawa itu ke Polda Sulteng dan Polres Donggala.

"Kami mengecam tindakan intimidatif yang dilakukan terhadap pengawas pemilu," ucap Ruslan.

Ruslan menjelaskan, kronologi kasus yang diduga dilakukan Kasman Lassa berlangsung pada saat peresmian sarana air bersih di Dusun Kabuti, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, pada Minggu (23/12).

Berawal ketika pembawa acara yang juga Lurah Ganti, Umar, mengumumkan kepada masyarakat bahwa putri Bupati Donggala bernama Widya Kastrena Dharma Sidha Lassa yang turut hadir dalam acara tersebut merupakan Calon Legislatif Kabupaten Donggala Nomor Urut 2 Dapil Banawa-Banawa Tengah, dari Partai NasDem.

Selain Umar, kata Ruslan, sang bupati juga turut memperkenalkan anaknya pada acara tatap muka tersebut, sembari membagikan kartu nama. Saat perkenalan putri sang bupati berlangsung, anggota Panwaslu Kecamatan Banawa, Harman Abu Bakar Acap yang saat itu turut hadir kemudian merekamnya. 

Tindakan yang dilakukan Harman diketahui ajudan Bupati Donggala. Sang ajudan langsung mendatangi Harman sembari menginterogasi dan meminta ponsel yang digunakan untuk merekam. Namun upaya itu ditolak Harman.

Tak lama kemudian, Kasman Lassa yang turut mendengar peristiwa itu turun dari kendaraannya dan menghampiri Harman. Dia pun ikut serta menginterogasi hingga melakukan intimidasi dengan menarik kerah baju Harman.

"Tindakan itu diikuti ajudan Bupati yang mengakibatkan sobeknya celana Harman dan jatuhnya handphone miliknya, kemudian direbut oleh ajudan sembari menghapus seluruh dokumen-dokumen hasil pengawasan yang sudah direkam. Setelah itu, Harman juga merasakan pukulan di kepala dan bagian rusuknya," katanya.

Padahal, kata Ruslan, tugas pengawasan yang dilakukan jajarannya tidak mesti saat kampanye dan bukan hanya terhadap peserta Pemilu saja, melainkan kepada aparat penyelenggara pemerintahan.

"Jadi ke Polres yang kami laporkan adalah terkait kejadiannya, bukan oknum. Tapi kami menduga Bupati terlibat. Sementara yang ke Polda kami melaporkan keterlibatan dua ajudan bupati itu," katanya.

Usai konferensi pers, sejumlah perwakilan Panwaslu kecamatan, turut menyatakan sikap atas apa yang menimpa rekannya. Mereka meminta aparat kepolisian untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa memandang status dan jabatan.

"Mendesak Bawaslu kabupaten Donggala untuk serius mengawal proses hukum yang terjadi kepada Harman," demikian pernyataan sikap yang dibacakan Azwar, Anggota Panwascam Sindue Tambusabora. (Ant)