Curhat Nirina dan komitmen kandidat memberantas mafia tanah 

Curahan hati selebritas Nirina Zubir di Instagram pribadinya, Kamis (11/1) malam, viral. Dalam unggahan itu, Nirina mengumumkan batal mendukung pasangan calon di Pilpres 2024. Menurut dia, tidak ada kandidat yang benar-benar terlihat punya komitmen membenahi persoalan mafia tanah. 

"Kenapa? Sampai sekarang masalah tanah yang Na alami BELUM ADA JALAN KELUAR, masalah mafia tanah masih ada. Sejauh ini belum ada komitmen dari Calon Capres & Cawapres untuk masalah ini," tulis Nirina sebagaimana dikutip di Instagram @nirinazubir_.

Pada 2022, Nirina dan keluarganya berurusan dengan kasus mafia tanah. Tanah ibunda Nirina dipalsukan sertifikatnya oleh eks asisten rumah tangganya yang bernama Endrianto. Para pelaku sudah dihukum. Namun, sertifikat yang dipalsukan itu belum juga dibatalkan. 

Pengumuman "politis" artis yang pernah jadi pemeran Rachel di film Heart itu banjir komentar dari warganet. Di media massa, pejabat publik dan politikus pun turut angkat suara menyinggung permasalahan yang dialami Nirina. 

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni mengatakan akan mengundang Nirina ke sebuah forum daring untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi Nirina. Ia menjanjikan solusi, 

"Sebagai Wamen ATR/BPN saya kumpulkan dirjen terkait, saya kumpulkan kanwil kakantah (kepala kantor pertanahan). Insyaallah akan dapat titik terang," kata Raja Juli kepada wartawan di Sleman, Yogyakarta, Minggu (14/11). 

Menurut Raja Juli, pembatalan sertifikat tanah keluarga Nirina yang dipalsukan tengah berproses di BPN. Ia menyebut Pengajuan pembatalan tersebut baru masuk sekitar dua bulan lalu. 

"Jadi, bukan lambat, dalam pengertian, kita tidak mau eksekusi, ya. Tetapi, ada proses, termasuk Mbak Nirinanya sendiri proses pembatalannya juga baru (masuk) kalau enggak salah 17 Oktober," ujar Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu. 

Menjawab tantangan Nirina, Raja Juli mengatakan pasangan jagoannya bakal serius memberantas mafia tanah. Salah satu cara ialah dengan meneruskan program Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Prabowo sudah sejak awal dengan Mas Gibran kan ingin melanjutkan program Pak Jokowi. Jadi, nanti insyaallah tinggal sekitar 6 juta bidang lagi yang akan diteruskan oleh Pak Prabowo atau Gibran," kata Sekjen Partai Solidaritas Indonesia itu. 

Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud  (Ganjar-Mahfud) Ronny Talapessy mengaku turut mengikuti perkembangan kasus mafia tanah yang menimpa keluarga Nirina. Ia mengaku ikut prihatin. 

Ronny menyayangkan jika benar Nirina tak mau "terlibat" di Pilpres 2024 lantaran tak melihat komitmen kuat dari paslon dalam upaya memberantas mafia tanah. Menurut dia, Ganjar-Mahfud sudah punya strategi rinci untuk memberantas mafia tanah yang meresahkan publik jika sukses memenangi Pilpres 2024. 

"Berdasarkan visi-misi itu, saya kira pasangan Ganjar-Mahfud berkomitmen menuntaskan persoalan mafia tanah termasuk yang menimpa Mbak Nirina dan keluarga. Jika ingin lebih jelas dan detail, saya kira Mbak Nirina boleh mendatangi Pak Mahfud karena teruji sering membantu masyarakat," kata Ronny kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini. 

Ronny mengatakan upaya memberantas mafia tanah sudah tertuang dalam dokumen visi-misi Ganjar-Mahfud. Pemberantasan mafia tanah menjadi bagian dari program reforma agraria yang disusun pasangan nomor urut 3 tersebut. 

"Termasuk pula redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah," ucap pria yang sempat jadi  pengacara Richard Eliezer itu. 

Juru bicara tim nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Billy David Nerotumelina mengaku menghormati pilihan politik Nirina. Meski begitu, ia menyayangkan Nirina mengungkap persoalan yang dihadapinya di ruang publik. 

"Namun, (Nirina) sebagai tokoh publik, tentu kami berharap ada garis batas yang jelas agar permasalahan personal tidak digunakan sebagai penggiringan opini publik," kata Billy kepada Alinea.id. 

Billy menduga Nirina kecewa lantaran kasus sengketa tanah yang dialami keluarganya tak kunjung usai. Apalagi, para pelaku sudah divonis bersalah dan dihukum. Ada kemungkinan Nirina diperdaya oknum di kementerian. "Atau juga secara struktur ada permasalahan yang ranahnya masuk dalam kewenangan instansi daerah," ucap Billy. 

Terlepas dari persoalan yang dialami Nirina, Billy mengatakan pasangan AMIN juga berkomitmen kuat untuk memberantas mafia tanah. Kepastian hukum, pembenahan birokrasi, dan membuka akses pengaduan yang transparan bakal jadi strategi utama pasangan tersebut. 

"Serta juga peningkatan dan pengawasan kinerja aparatur pemerintahan yang terukur menggunakan instrumen-instrumen yang profesional," ucap Billy.