Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut akan menaikkan gaji sejumlah pejabat.
Prabowo menyebutkan, kepastian hukum dan penegakan hukum, serta institusi hukum, terutama hakim, jaksa, dan kepolisian adalah prasyarat bagi negara yang berhasil. Hal itulah yang akan diperkuat dan diperbaiki jika Prabowo-Sandi mendapat mandat dari rakyat.
"Kami akan bicara realistis untuk orang supaya kuat, supaya tidak korup. Ini yang harus kita bangun penyelesaiannya," ujar Prabowo dalam debat kandidat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1) malam.
Debat kandidat calon presiden dan wakil presiden tahap pertama itu mengusung tema "Hukum, Hak Azasi Manusia, Korupsi, dan Terorisme". Debat ini terbagi dalam enam segmen, termasuk debat antar kandidat.
Prabowo-Sandi ingin menyelesaikan akar masalah. Prabowo tidak ingin mencari-cari kesalahan kecil dan hanya ingin melihat persoalan bangsa yang harus diselesaikan dari akarnya.
Untuk itu, Prabowo-Sandi bertekad untuk menghentikan kebocoran. Prabowo juga ingin menaikkan rasio perpajakan.
Prabowo-Sandi yakin negara ini sangat kaya. Namun, terjadi kebocoran-kebocoran kekayaan yang mengalir ke luar negeri.
"Ini bukan salah siapa, ini salah kita bersama sebagai bangsa dan ini kesalahan elite yang membiarkan ini puluhan tahun. Kita mau cari jalan keluarnya," kata mantan Danjen Kopassus itu.
1. Gaji penegak hukum
Prabowo-Sandi menilai permasalahan penegakan hukum berakar dari anggaran gaji para institusi penegak hukum yang minim. Untuk itu, Prabowo menilai negara harus memiliki cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas yang berwenang agar tidak tergoda korupsi.
"Kami lipat gandakan gaji hakim, jaksa dan polisi. Dengan demikian, kami berharap akan ada lembaga hakim, polisi, jaksa yang tidak dapat dikorupsi," kata Prabowo.
2. Gaji PNS
Capres Prabowo Subianto menyebut gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbilang kecil. Peningkatan gaji PNS dinilai oleh Prabowo bakal menjadi solusi untuk menekan korupsi.
"Pegawai negeri kita tingkatkan gajinya, kebutuhannya kita penuhi, tetapi kalau dia masih korupsi, maka harus dihukum sekeras-kerasnya," kata Prabowo.
Prabowo memberi contoh salah satu hukuman yang mungkin dapat diberikan kepada birokrat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi adalah dengan memutasi birokrat tersebut di lokasi terpencil. "Suruh dia tambang pasir terus menerus," ucap Prabowo.
Oleh sebab itu, Prabowo menyatakan bila dirinya dipercaya memimpin Indonesia dan berhasil menaikkan rasio perpajakan dan menaikkan penghasilan birokrat, maka dia juga akan meningkatkan pengawasan birokrasi.
3. Gaji kepala daerah
Sementara itu, Prabowo mengatakan salah satu cara meminimalkan korupsi di kalangan pejabat adalah dengan menaikkan gaji kepala daerah. Menurut dia, perlu ada terobosan dengan menaikkan gaji kepala daerah, pejabat daerah dan pejabat negara untuk meminimalkan perilaku korupsi.
"Jadi, saya kira seorang kepala pemerintah, eksekutif, kalau benar-benar niat memperbaiki itu, kita harus segera berani melakukan terobosan-terobosan supaya penghasilan pejabat publik itu sangat besar," kata Prabowo.
Dia menyoroti gaji kepala daerah yang kecil itu dapat memicu gubernur, bupati dan wali kota untuk korupsi.
"Bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya Rp8 juta, kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah, yang lebih besar dari Malaysia, dengan APBD yang lebih besar. Jadi, ini hal-hal yang tidak realistis," kata Prabowo.