Diminta bubar, TKN bandingkan koalisi saat zaman Jokowi dan SBY

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, membandingkan koalisi Jokowi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja dengan koalisi di zaman Susilo Bambang Yudhoyono saat menjabat sebagai presiden.

“Dulu waktu zaman SBY, koalisi pendukung Presiden SBY-Budiono tidak dibubarkan, bahkan terinstitusionalisasi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) yang terdiri atas partai politik pendukung SBY pada Pilpres 2009 yang lalu plus Partai Golkar waktu itu,” kata Ace di Jakarta pada Senin (10/6).

Pernyataan tersebut disampaikan Ace menanggapi cuitan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik,melalui akun Twitter miliknya, yang menyarankan agar Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Indonesia Adil Makmur dibubarkan.

Ace menambahkan, pihaknya menolak jika koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin dibubarkan hanya karena alasan untuk mengurangi polarisasi di masyarakat. Menurutnya, saran tersebut kurang tepat. Sebab, keutuhan koalisi sangat penting untuk mendukung pemerintah Jokowi-Ma'ruf ke depan. 

“Agar janji-janji kampanye Jokowi-Kyai Ma’ruf dapat terwujud melalui dukungan koalisi di parlemen,” ucap Ace.

Terkait adanya polarisasi di masyarakat akibat adanya koalisi, kata politikus Partai Golkar itu, merupakan alasan yang tidak tepat. Menurut Ace, alasan tersebut tidak bisa dijadikan acuan untuk membubarkan koalisi baik pihak Jokowi maupun Prabowo. Sebab, kata Ace, mayoritas masyarakat telah menerima hasil Pilpres 2019.

“Jadi, kalau alasannya agar masyarakat tidak ada kubu-kubuan di akar rumput, itu tergantung elit politiknya. Sejauh ini masyarakat sudah menganggap selesai kok dengan pilpres. Masyarakat sudah menerima siapa pun yang menang menjadi presiden terpilih dalam Pemilu 2019,” katanya.

Lebih lanjut, Ace mengatakan, pihaknya malah memandang elite partai politik atau pihak koalisilah yang sebenarnya belum bisa menerima hasil Pilpres 2019. Karena itu, tak heran jika muncul banyak provokasi di tengah masyarakat.

“Yang belum siap justru para elitnya yang memprovokasi untuk tidak menerima hasil pilpres dan tidak siap kalah,” katanya.

Menurut Ace, koalisi pilpres tidak perlu dibubarkan karena tujuan utamanya untuk terus mengawal dan mendukung pemerintahan ke depan. Dengan begitu, diharap pemerintahan berjalan efektif, sehingga bisa mencapai target-target nawacita jilid kedua.