Duduki DPR, PSI rela tak digaji jika tak hasilkan UU berkualitas

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan apabila terpilih dan duduk di parlemen, para kadernya rela tidak menerima gaji. Namun dengan catatan jika para kader yang duduk di DPR nantinya tidak bisa menghasilkan undang-undang berkualitas.

Pernyataan tersebut disampaikan calon legislatif PSI bernama Mikhail Gorbachev saat menyambangi Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Mikhail berjanji demikian lantaran geram terkait kinerja anggota dewan yang dinyatakan buruk lantaran tidak produktif. 

“Misalnya nanti PSI masuk (DPR), kita rela tidak dibayar kalau misalnya kita tidak bisa menghasilkan UU yang berkualitas,” kata Mikhail di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Jumat, (7/12).

Menurut Mikhail, kinerja DPR saat ini tidak sepenuhnya transparan. Terutama dalam pengesahan RUU menjadi UU. Ia menyatakan kader PSI yang menduduki kursi wakil rakyat nantinya akan lebih baik dari pada anggota DPR saat ini. Adapun kerelaan tak digaji, kata Mikhail, menjadi salah satu komitmen PSI. 

Berdasarkan data Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), dalam masa sidang tahun 2018, DPR hanya bisa mengesahkan 4 dari 50 RUU yang telah ditetapkan. Padahal, menurutnya, dalam setiap masa sidang sejumlah uang terus digelontorkan.

Caleg PSI lainnya, Rian Ernest Tanudjaja, menambahkan tak hanya tahun ini saja kinerja DPR terbilang buruk. Tahun 2017 pun tak jauh berbeda. Dari 52 RUU, DPR hanya bisa mengesahkan 6 UU saja. Padahal, tahun ini anggaran DPR mencapai Rp5,7 triliun.

"Artinya DPR kita semakin tidak efisien dilihat dari sisi anggaran dibandingkan dengan Undang-Undang yang dihasilkannya," katanya.

Sebagai upaya awal komitmen PSI, sejumlah caleg dikerahkan mendatangi Gedung DPR RI untuk meminta laporan anggaran dan kunjungan kerja para wakil rakyat tersebut selama reses. Kedatangan PSI ke DPR dinamai sebagai ajang bersih-bersih DPR.