Enam polisi dikerahkan untuk jaga TPS yang dianggap sangat rawan

Sebanyak enam personel polisi akan dikerahkan untuk menjaga tempat pemungutan suara (TPS) yang dianggap sangat rawan pada pemilihan umum atau Pemilu 2019. Selain enam personel polisi, ada petugas tambahan dari Linmas sebanyak delapan personel.

“Untuk TPS sangat rawan, dijaga enam personel Polri dan delapan Linmas untuk tiap dua TPS,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Jakarta pada Senin, (15/4).

Selain untuk TPS sangat rawan, Dedi menjelaskan, penjagaan juga dilakukan di TPS yang dianggap rawan dengan mengerahkan empat anggota polisi dan delapan anggota Linmas untuk dua TPS. Sedangkan TPS aman Polri hanya mengerahkan dua anggotanya dan enam Linmas untuk tiap empat TPS.  
 
Dedi mengungkapkan, total ada 271.880 personel Polri yang dikerahkan untuk pengmanan pada hari pencoblosan Pemilu 2019. Sedangkan, personel TNI disiagakan sebanyak 68.854 anggota dan petugas Linmas ada 1,6 juta personel.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian, mengatakan pihaknya telah memetakan TPS yang bakal digunakan pada saat hari pencoblosan. Menurutnya, ada tiga jenis TPS yang dikategorikan berdasarkan potensi gangguannya. Itu antara lain  TPS aman, TPS rawan dan TPS sangat rawan.

Tito menjelaskan, dasar kerawanan pada TPS dikatakan berdasarkan kriteria pemetaan dukungan dan potensi konfliknya. TPS yang dianggap aman apabila proporsi dukungan antara kedua paslon dan caleg didominasi salah satu pihak, sehingga potensi konfliknya kecil.

“Kemudian kita anggap rawan kalau proporsi dukungan dari calon a atau b termasuk caleg relatif proporsinya sama, kita otomatis akan mempertebal dengan tambahan kekuatan dari linmas, Polri dan TNI,” kata Tito. 

Untuk TPS yang dikategorikan sebagai sangat rawan, apabila basis dukungan hampir sama dan konflik di sekitar wilayah tersebut berkaitan dengan isu sensitif seperti sengketa tanah dan SARA. Untuk TPS dengan kategori tersebut pun akan ada penebalan pasukan dan juga pasukan tambahan yang siap dikerahkan.

Kemudian, peningkatan pasukan juga akan dilakukan pada daerah yang dianggap memiliki kumpulan massa yang berpotensi memberikan tekanan psikologis dengan cara intimidasi. Bahkan mobilisasi massa pada saat hari pencoblosan tidak diizinkan oleh Polri.

“Di samping itu kita melakukan peningkatan patroli gabungan, serta pos gabungan TNI-Polri di daerah-daerah yang kita anggap rawan tertekan secara psikologis. Misalnya, warga minoritas atau di tempat yang mungkin mudah diprovokasi di daerah padat penduduk, ini juga akan kita perkuat,” tutur Tito.