Ganjar paham pentingnya pemerataan kualitas pendidikan

Bacapres Ganjar Pranowo sangat memahami pentingnya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Sebab, pendidikan merupakan pondasi bagi pembangunan nasional yang berkeadilan.

Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, banyak orang bicara keadilan sosial sesuai sila ke-5 Pancasila dan pentingnya penekanan aspek keadilan sosial pada program pembangunan.

Namun, tidak jelas dan tidak kongkret menerapkan konsep keadilan sosial dalam program pembangunan. Sehinga tidak paham pula bagaimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

"Ganjar memahami pentingnya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, karena satu cara utama untuk mewujudkan keadilan sosial adalah pendidikan. Bagaimana pemerataan kesempatan rakyat untuk mengakses pendidikan (kuantitas) dan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM," kata Andreas. 

Andreas menegaskan, hanya dengan pendidikan yang lebih baik, seorang manusia bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan demikian, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menyejahterakan diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia.

"Pendidikan akan tetap dan harus tetap menjadi fokus program pemerintahan Ganjar. Karena sampai saat ini harus kita akui rata-rata lama belajar bangsa kita baru mencapai 8,69 tahun," ujar Andreas. 

Artinya, rata-rata lama belajar formal rakyat Indonesia Indonesia baru sampai kelas 2 SMP. Target kita wajib belajar 12 tahun belum tercapai. 

Selain itu, menurut Andreas, pusat pendidikan berkualitas masih Jawa sentris. Sehingga masih terjadi kesenjangan kualitas pendidikan antara di Jawa dan luar Jawa, antara wilayah perkotaan dan pedesaan.  

"Untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045 dan memanfaatkan bonus demografi 10-15 tahun ke depan, pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi fokus pemerintahan Ganjar Pranowo, sebagai kelanjutan pembangunan SDM yang sudah dimulai dan menjadi prioritas pemerintahan Jokowi," tutup Andreas.