Gerakan pendidikan politik Pemilu 2019 melalui aplikasi
Pada April 2019, pemilihan umum (pemilu) akan digelar. Dalam Pemilu 2019, pemilih akan menggunakan haknya untuk memilih calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) dan calon anggota legislatif (caleg), tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Untuk menghadapi Pemilu 2019, sejumlah lembaga melakukan gerakan sosialisasi dan pendidikan politik bagi publik. Sebagian gerakan ini didasarkan keprihatinan meluasnya kabar bohong.
Perkenalkan caleg lewat aplikasi
Salah satu aktivitas pendidikan politik ini dilakukan lembaga kajian politik independen PARA Syndicate. Menurut Direktur Eksekutif PARA Syndicate Y. Ari Nurcahyo, pihaknya fokus memberikan informasi yang edukatif untuk publik terkait pemilu.
Memanfaatkan perkembangan teknologi, PARA Syndicate menghadirkan bentuk dan medium komunikasi yang memudahkan publik dalam mengakses informasi tentang pemilu.
“Kita harus bergerak ke platform digital. Lewat Calegpedia.id, kami berusaha memudahkan publik mengakses informasi untuk mengenal calegnya,” kata Ari saat dihubungi reporter Alinea.id, Senin (25/2).
Calegpedia.id menjadi ruang informasi yang multiguna. Bagi calon pemilih, Calegpedia.id menyediakan informasi profil dan latar belakang setiap caleg yang terdaftar di daerah pilihan, sesuai domisili. Untuk mendapatkan data caleg tersebut, PARA Syndicate mengolah basis data caleg yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan caleg diberikan ruang untuk memperkenalkan visinya kepada publik.
“Kami menyambungkan antara kebutuhan pemilih untuk mengenali profil caleg, dan kebutuhan caleg untuk sosialisasikan dirinya,” tutur Ari.
Publikasi data dan profil para caleg diatur berdasarkan daerah pemilihan (dapil) setiap caleg. Dengan begitu, kata Ari, masyarakat bisa mengantongi lima nama calon wakil rakyat yang akan dicoblos saat datang ke tempat pemungutan suara (TPS).
“Cara ini kami maksudkan untuk mendukung pemilu dapat berlangsung cepat dan efisien. Karena ada lima surat dan kotak suara untuk tingkatan pemilu yang berbeda,” katanya.
Di dalam Calegpedia.id, masyarakat bisa pula melakukan simulasi pemungutan suara. “Lewat aplikasi Calegpedia, masyarakat bisa mengenal caleg semudah memesan ojek online. Karena tak kenal, maka tak sayang,” ujarnya.
Pihaknya, kata Ari, membuka kesempatan seluas-luasnya untuk caleg yang ingin memperkenalkan diri dalam beragam media promosi, seperti banner foto diri ataupun video profil. Akan tetapi, PARA Syndicate tak menerima bentuk kampanye.
“Kami tidak bermain kampanye. Kami menolak bentuk promosi yang bermuatan kampanye,” ujar Ari.
Hingga awal Februari 2019, PARA Syndicate sudah mengirim kartu pos undangan kepada 25.000 caleg DPR dari Aceh hingga Papua. Namun, sebagian besar, yakni 56% caleg yang dikirim undangan berada di wilayah Jabodetabek dan Jawa. PARA Syndicate juga menghubungi DPP sejumlah partai politik, mengajak mereka memanfaatkan Calegpedia.id.
Misi pendidikan politik juga didengungkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Organisasi nirlaba ini meluncurkan situs Pintarmemilih.id pada 19 Februari 2019.
Peneliti Perludem Maharrdhika mengatakan, Pintarmemilih.id ditujukan untuk memudahkan para calon pemilih untuk menyeleksi caleg, yang punya misi sejalan dengan kebutuhan publik di masa mendatang. Serupa dengan Calegpedia.id, dalam Pintarmemilih.id juga terdapat informasi mengenai caleg, mulai dari usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, hingga pekerjaannya.
Perludem mengolah informasi seputar caleg, dengan cara menjalin kerja sama berbagai pihak, seperti KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Google Indonesia, Cek Fakta, Rumahpemilu.org, dan Kok Bisa.
Sama halnya dengan Calegpedia.id, Pintarmemilih.id juga melansir rekam jejak caleg, termasuk caleg mantan narapidana korupsi. Meski demikian, Perludem masih kesulitan membuka ruang diskusi antara publik dan caleg. Sebab, menurut Maharrdhika, ada hambatan dari sejumlah partai politik yang enggan membuka data kadernya yang menjadi caleg.
“Ada 26% caleg yang tidak mau buka data dirinya. Bisa saja itu dari kebijakan partainya,” kata Maharrdhika.
Pada April 2019, pemilihan umum (pemilu) akan digelar. Dalam Pemilu 2019, pemilih akan menggunakan haknya untuk memilih calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) dan calon anggota legislatif (caleg), tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Untuk menghadapi Pemilu 2019, sejumlah lembaga melakukan gerakan sosialisasi dan pendidikan politik bagi publik. Sebagian gerakan ini didasarkan keprihatinan meluasnya kabar bohong.
Perkenalkan caleg lewat aplikasi
Salah satu aktivitas pendidikan politik ini dilakukan lembaga kajian politik independen PARA Syndicate. Menurut Direktur Eksekutif PARA Syndicate Y. Ari Nurcahyo, pihaknya fokus memberikan informasi yang edukatif untuk publik terkait pemilu.
Memanfaatkan perkembangan teknologi, PARA Syndicate menghadirkan bentuk dan medium komunikasi yang memudahkan publik dalam mengakses informasi tentang pemilu.
“Kita harus bergerak ke platform digital. Lewat Calegpedia.id, kami berusaha memudahkan publik mengakses informasi untuk mengenal calegnya,” kata Ari saat dihubungi reporter Alinea.id, Senin (25/2).
Calegpedia.id menjadi ruang informasi yang multiguna. Bagi calon pemilih, Calegpedia.id menyediakan informasi profil dan latar belakang setiap caleg yang terdaftar di daerah pilihan, sesuai domisili. Untuk mendapatkan data caleg tersebut, PARA Syndicate mengolah basis data caleg yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan caleg diberikan ruang untuk memperkenalkan visinya kepada publik.
“Kami menyambungkan antara kebutuhan pemilih untuk mengenali profil caleg, dan kebutuhan caleg untuk sosialisasikan dirinya,” tutur Ari.
Publikasi data dan profil para caleg diatur berdasarkan daerah pemilihan (dapil) setiap caleg. Dengan begitu, kata Ari, masyarakat bisa mengantongi lima nama calon wakil rakyat yang akan dicoblos saat datang ke tempat pemungutan suara (TPS).
“Cara ini kami maksudkan untuk mendukung pemilu dapat berlangsung cepat dan efisien. Karena ada lima surat dan kotak suara untuk tingkatan pemilu yang berbeda,” katanya.
Di dalam Calegpedia.id, masyarakat bisa pula melakukan simulasi pemungutan suara. “Lewat aplikasi Calegpedia, masyarakat bisa mengenal caleg semudah memesan ojek online. Karena tak kenal, maka tak sayang,” ujarnya.
Pihaknya, kata Ari, membuka kesempatan seluas-luasnya untuk caleg yang ingin memperkenalkan diri dalam beragam media promosi, seperti banner foto diri ataupun video profil. Akan tetapi, PARA Syndicate tak menerima bentuk kampanye.
“Kami tidak bermain kampanye. Kami menolak bentuk promosi yang bermuatan kampanye,” ujar Ari.
Hingga awal Februari 2019, PARA Syndicate sudah mengirim kartu pos undangan kepada 25.000 caleg DPR dari Aceh hingga Papua. Namun, sebagian besar, yakni 56% caleg yang dikirim undangan berada di wilayah Jabodetabek dan Jawa. PARA Syndicate juga menghubungi DPP sejumlah partai politik, mengajak mereka memanfaatkan Calegpedia.id.
Misi pendidikan politik juga didengungkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Organisasi nirlaba ini meluncurkan situs Pintarmemilih.id pada 19 Februari 2019.
Peneliti Perludem Maharrdhika mengatakan, Pintarmemilih.id ditujukan untuk memudahkan para calon pemilih untuk menyeleksi caleg, yang punya misi sejalan dengan kebutuhan publik di masa mendatang. Serupa dengan Calegpedia.id, dalam Pintarmemilih.id juga terdapat informasi mengenai caleg, mulai dari usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, hingga pekerjaannya.
Perludem mengolah informasi seputar caleg, dengan cara menjalin kerja sama berbagai pihak, seperti KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Google Indonesia, Cek Fakta, Rumahpemilu.org, dan Kok Bisa.
Sama halnya dengan Calegpedia.id, Pintarmemilih.id juga melansir rekam jejak caleg, termasuk caleg mantan narapidana korupsi. Meski demikian, Perludem masih kesulitan membuka ruang diskusi antara publik dan caleg. Sebab, menurut Maharrdhika, ada hambatan dari sejumlah partai politik yang enggan membuka data kadernya yang menjadi caleg.
“Ada 26% caleg yang tidak mau buka data dirinya. Bisa saja itu dari kebijakan partainya,” kata Maharrdhika.
Kenalkan capres lebih dekat
Serupa dengan PARA Syndicate dan Perludem, gerakan Pantau Bersama juga menyapa publik dengan menyediakan ruang digital untuk berpendapat dan mengenal jejak kandidat capres dan cawapres.
Penggagas Pantau Bersama adalah Sabrang Mowo Damar Panuluh alias Noe “Letto”. Ia mendirikan Pantau Bersama pada 2014 di Yogyakarta.
Sukarelawan Pantau Bersama Riyadi Muhammad mengatakan, melalui aplikasi Pantau Bersama, pihaknya mendorong publik untuk menimbang capres dan cawapres dengan cerdas. Mereka aktif memantau dan menjembatani publik dengan capres-cawapres.
Mereka melakukan kerja sama dengan perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Selain itu, mereka juga mengunjungi beberapa komunitas di sejumlah kota untuk menarik minat kalangan anak muda atau milenial.
Lewat lima fitur yang terus dikembangkan dalam aplikasi Pantau Bersama yang bisa diunduh gratis, publik dapat menilai dengan akal sehat. Selain itu, kata Riyadi, Pantau Bersama menyodorkan pilihan lain ketimbang polarisasi yang hanya terbedakan sebagai pendukung pasangan calon 01 atau 02.
“Selama ini kan wacana yang berkembang luas, hanya membuat kita dikelompokkan kalau bukan pendukung 01, ya 02. Padahal kita berhak untuk belum menentukan pilihan,” ucap Riyadi ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (22/2).
Melalui gerakan pendidikan politik dalam kelompok-kelompok kecil yang bersifat swadaya, Pantau Bersama ingin menebar semangat kritis dalam memilih. Riyadi mengemukakan pesan Noe, di Pemilu 2019 pihaknya mengajak masyarakat memilih bukan berdasarkan emosi, tetapi narasi.
Aplikasi Pantau Bersama dikemas menarik dan ada yang berbentuk kuis. Misalnya saja, kata Riyadi, di fitur “Menggali”, yang menyediakan peluang publik untuk bertanya langsung kepada capres-cawapres terkait isu-isu sosial. Setiap orang yang telah terhubung lewat akun di aplikasi Pantau Bersama, boleh memberi nilai dari setiap pertanyaan favorit.
“Nanti dari hasil penilaian, pertanyaan yang peringkatnya teratas akan kami teruskan ke pihak TKN dan BPN. Kalaupun tidak langsung ke capres atau cawapres, setidaknya bisa ditanggapi oleh timsesnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Riyadi mengemukakan, timnya berharap ada pertanyaan dari publik yang bisa diajukan dan diulas dalam debat capres-cawapres.
Dampaknya belum terasa
Kepala Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) Kuskridho Ambardi mengatakan, gerakan masyarakat sipil dalam pendidikan politik belum begitu terasa dampaknya.
Alasannya, kata dia, dalam kondisi yang terpengaruh isu partisan seperti sekarang, membuat masyarakat menjadi terbelah. “Ruang mereka untuk melakukan pendidikan politik menjadi sempit,” kata Kuskridho ketika dihubungi, Senin (25/2).
Oleh karena itu, menurut pengamat komunikasi politik ini, partisipasi masyarakat dalam politik cenderung menurun. Gerakan pendidikan politik yang diadakan Perludem, PARA Syndicate, dan Pantau Bersama, Kuskridho nilai kurang menjangkau masyarakat.
Walau begitu, gerakan ini ada kecenderungan serupa dari pendidikan politik yang dijalankan masyarakat sipil. Selain memanfaatkan teknologi digital, generasi milenial menjadi sasaran utama dari program-program edukasi yang dilakukan tiga lembaga tadi.
Misalnya saja, Perludem. Melalui Pintarmemilih.id, mereka mengunjungi mahasiswa di sejumlah kampus. Demi menyajikan informasi pemilu yang menarik, Perludem memperkuat kolaborasi dengan KPU, Bawaslu, dan para kreator konten.
“Kita memang menyasar teman-teman kalangan muda. Kami tak hanya jualan aplikasi, tapi juga mengedukasi,” ujar Maharrdhika.
Sementara itu, menurut staf peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati, gerakan masyarakat sipil perlu digalakkan untuk mengajak masyarakat lebih bersikap kritis.
Ia melihat, hal itu diperlukan, lantaran kanal informasi media sosial telah membuat publik leluasa mengakses informasi.
“Harusnya, peran masyarakat sipil adalah sebagai penyaring informasi. Ini krusial sekali dalam menjaga nalar publik yang makin ekstrem karena politisasi pilpres,” kata Wasisto ketika dihubungi, Senin (25/2).
Berita Terkait
Gerindra: Ada penggiringan opini di balik pemberitaan putusan MA soal PKPU
Yusril: Tidak ada kaitannya putusan MA soal PKPU dengan Pilpres 2019
Perludem temukan masalah dalam Pemilu 2019
Dua catatan yang menjadi PR setelah Pemilu 2019
