Pelanggaran etika berat dan dugaan pelanggaran yang masif pada Pemilu 2024 masih menjadi perhatian kalangan akademikus. Di berbagai kampus, acara diskusi untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu digelar. Selain yang bersifat formal, saling tukar pikiran mengenai hak angket juga terjadi di kamar-kamar media sosial.
Akademikus dari Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi mengatakan diskusi hak angket tak hanya melibatkan para pengajar saja, namun juga melibatkan mahasiswa. Kalangan akademikus berharap DPR RI berani menjalankan hak angket untuk menyelidiki berbagai indikasi kecurangan pemilu.
"Hal itu berlangsung, misalnya, terkait dengan diskusi informal yang melibatkan dosen dan mahasiswa di WhatsApp group. Aksi seruan Unair dalam menggugat problem etika dan kecurangan yang berlangsung sebelum coblosan pilpres adalah pemantik awal atas diskusi itu," kata Airlangga kepada Alinea.id, Senin (11/3).
Februari lalu, Unair jadi salah satu kampus yang menyerukan petisi menolak berbagai indikasi kecurangan pemilu untuk memenangkan salah satu paslon di Pilpres 2024. Diinisasi Universitas Gadjah Mada (UGM), tercatat ada puluhan universitas negeri dan swasta yang merilis petisi menolak pemilu curang.
Petisi dan seruan dari kalangan akademikus umumnya memprotes keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Jokowi ditengarai mengerahkan lembaga negara untuk memenangkan pasangan itu. Pencalonan Gibran yang cacat etik juga dipersoalkan.
Airlangga mengatakan diskusi-diskusi terkait kecurangan pemilu digelar di kampusnya demi merangsang kesadaran mengenai pentingnya dugaan-dugaan kecurangan pemilu diungkap ke publik. Hak angket hanya satu dari sekian banyak upaya untuk mengungkap secara gamblang indikasi kecurangan yang masif terjadi.
"Seperti yang dilaporkan berbagai pihak terkait. Selain juga, ada dugaan intimidasi maupun tekanan yang terjadi beberapa waktu terakhir. Hak angket untuk membuktikan transparansi dan fairness dari pilpres dan pileg menjadi penting agar proses yang berlangsung mendapatkan kepercayaan publik," kata Airlangga.
Hak angket mulanya diwacanakan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Anies Baswedan, kompetitor Ganjar, juga mendukung wacana itu. Dalam rapat paripurna DPR RI belum lama ini, usul hak angket diwacanakan oleh politikus PDI-Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Belakangan, dukungan publik terhadap hak angket membesar. Itu setidaknya terlihat dari banjir karangan bunga ke Kantor DPP PDI-P di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, selama beberapa hari terakhir. Isi karangan bunga umumnya meminta PDI-P berani jadi oposisi dan memperjuangkan hak angket di parlemen.
Airlangga berharap kekuatan politik pengusung hak angket tak gembos. Menurut dia, hak angket merupakan tanggung jawab parpol kepada pemilih. "Untuk dilindungi suaranya dan diperjuangkan secara transparan apabila terjadi dugaan penyimpangan," kata Airlangga.
Diskusi mengenai hak angket pemilu curang juga rutin digelar kalangan akademikus di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin (FH Unhas). Dosen FH Unhas Hartono Tasir Irwanto mengungkapkan diskusi digelar demi menyemangati PDI-P dan parpol-parpol lain untuk menggunakan hak angket untuk menyelediki kecurangan Pemilu 2024
"Harapannya adalah DPR menyalurkan haknya agak demokrasi berjalan dengan baik. Kecurangan pemilu akan ditentukan oleh mekanisme hak angket di DPR dan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Hartono kepada Alinea.id.
Hartono melihat Pemilu 2024 sudah bermasalah sejak skandal MK terkuak. Oktober lalu, lewat putusan nomor 90 yang merevisi batas usia kandidat, MK meloloskan Gibran sebagai pendamping Prabowo di Pilpres 2024.
"Yang paling tidak bisa ditolerir adalah pelanggaran etika di MK, (pelanggaran etika oleh) KPU, dan dugaan kecurangan penghitungan suara melalui Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu) KPU," kata Hartono.
Akademikus UGM Rimawan Pradiptyo sepakat polemik pelanggaran etika dan dugaan kecurangan pemilu tak bisa dibiarkan menguap begitu saja. Perlu ada sanksi sehingga apa yang diperagakan elite-elite politik tidak merembet ke kehidupan sosial masyarakat.
"Jika saat ini pelanggaran etika justru dilakukan elite politik, hanya masalah waktu sebagian besar dari 270 juta penduduk Indonesia akan melakukan hal serupa," kata Rimawan kepada Alinea.id.
Rimawan menilai pelanggaran etika oleh elite-elite politik potensial berdampak serius terhadap kohesivitas masyarakat. Yang paling krusial ialah menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap negara dan sesama warga.
"Jika rasa percaya ini hilang akibat maraknya pelanggaran etika, bagaimana kita akan membangun gotong-royong? Meskipun tidak terdapat a clear and present danger, namun ketika tidak ada rasa percaya akibat maraknya pelanggaran etika, itulah saatnya kematian gotong-royong," ujar dia.
