Isu demokrasi dan hukum kurang dilirik capres dan cawapres

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi, menilai kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) tak menyediakan porsi yang memadai, untuk isu demokrasi dan hukum dalam visi-misinya. 

"Kedua isu ini tidak mendapatkan porsi yang memadai dari kedua pasangan calon," katanya, dalam acara "kongkow konstitusional" di Kafe KoDe Inisiatif, Jakarta Selatan, Minggu (6/1). 

Dari hasil yang dilakukan KoDe Inisiatif, Veri menuturkan, hanya ada enam item terkait isu demokrasi dan hukum dalam visi-misi capres dan cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Sedangkan dalam visi-misi pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Uno, hanya ada tiga item saja yang berisi kedua isu tersebut.

Menurut Veri, porsi terhadap kedua isu ini jauh lebih kecil dibandingkan perhatian kedua paslon terhadap isu ekonomi. Dalam visi-misi Jokowi-Ma'ruf, ada 76 item soal isu ekonomi. Adapun dalam visi-misi Prabowo-Sandi, ada 102 item. 

Veri menyayangkan hal ini. Pasalnya, isu hukum dan demokrasi merupakan dua hal yang kerap diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena menuai masalah. 

"Berangkat dari catatan atas kerja Mahkamah Konstitusi, persoalan demokrasi dan hukum menjadi permasalahan yang paling banyak muncul. Pengujian undang-undang lebih didominasi persoalan kepemiluan dan parlemen, begitu juga dilihat dari sengketa pemilu yang jumlahnya cukup banyak setiap periodenya," kata Veri menerangkan.