Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengkritik keras kebijakan petahana, Joko Widodo, yang memberi izin penguasaan operasi bandara kepada pihak asing. Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, bandara dan pelabuhan merupakan objek vital yang tidak bisa dikelola oleh perusahaan asing.
“Soal objek vital seperti bandara dan pelabuhan tidak bisa mengandalkan perhitungan perdagangan ekonomi. Masalah bandara bagi kami dalam strategi perang ini masalah strategis bukan masalah pedagangan. Bukan masalah ekonomi semata,” kata Prabowo dalam pernyataannya di debat capres keempat yang diselenggarakan di Hotel Shangri La, Jakarta, pada Sabtu, (30/3).
Menanggapi kritikan Prabowo, Jokowi mengatakan, Prabowo terlalu khawatir dengan pengelolaan bandara dan pelabuhan yang menggunakan model demikian. Padahal, banyak negara melakukan hal yang sama seperti Indonesia.
Menurut Jokowi, keterbatasan anggaran negara adalah penyebabnya. Karena itu, kebijakan tersebut mesti disikapi dengan bijaksana. Jokowi berpendapat, kebijakan yang diambilnya merupakan salah satu cara agar pengelolaan semakin baik, bukan mengabaikan pertahanan nasional.
"Saya melihat Pak Prabowo ini sangat khawatir padahal negara lain juga melakukan. Anggaran kita terbatas, tentu kita mengundang investasi untuk kita," ujar Jokowi.
Namun demikian, Jokowi menegaskan, komitmennya untuk menjaga kedaulatan negara tidak bisa ditawar. Terhadap sesuatu yang menyangkut kedaulatan, Jokowi memastikan tidak ada kompromi soal itu.
Lebih jauh, Jokowi juga menegaskan, bahwa pada objek vital seperti bandara yang berkaitan dengan angkatan udara maupun angkatan darat tidak bisa diberikan kepengurusannya kepada korporasi asing. Terkait pengelolaan bandara itu, dia memastikan negara tetap memegang kendali dalam operasinya.
“Tidak ada masalah, pengelolaan kita ada di dalam. Kita yang mengendalikannya,” kata Jokowi.