Jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), anggota Polres Bogor, Jawa Barat melakukan razia sejumlah kendaraan bermotor yang mengarah ke Jakarta di Gerbang Tol Gunung Putri sejak pukul 05.00 WIB, Kamis (27/6).
“Pemeriksaan berbagai jenis kendaraan mulai dari roda empat, roda enam, boks, bus, dan sebagainya yang mengarah ke Jakarta,” kata Kapolsek Gunung Putri, Kompol Yudi Kusyadi yang memimpin razia tersebut di Bogor, Jawa Barat pada Kamis (27/6).
Hingga siang hari, anggota kepolisian yang bertugas tidak menemukan benda-benda mencurigakan dari kendaraan dari Bogor yang akan melintas ke Jakarta. Menurutnya, kendaraan yang melintas di Gerbang Tol Gunung Putri mayoritas kendaraan angkutan perindustrian dan angkutan karyawan.
“Sampai dengan saat ini giat masih berlangsung, untuk situasi aman dan kondusif,” kata Yudi.
Sebelum melakukan pemeriksaan sejumlah kendaraan yang mengarah ke Jakarta, Polres Bogor gencar melakukan patroli tengah malam menjelang putusan MK.
"Patroli di masing-masing Polsek Kabupaten Bogor, dilaksanakannya tengah malam," ujar Kasubag Humas Polres Bogor, AKP Ita Puspita Lena.
Meski gencar melakukan patroli di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, pihaknya tidak melalukan penyekatan massa secara khusus untuk membendung pergerakan massa dari Bogor ke gedung MK di Jakarta, pada saat putusan sidang.
Kegiatan serupa juga dilakukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mengantisipasi pergerakan massa ke Mahkamah Konstitusi, polisi melakukan pemeriksaan pada sejumlah kendaraan yang melintas ke arah Jakarta.
Kapolsek Cikarang, Komisaris Sujono di Cikarang, mengatakan pihaknya telah mengumpulkan 45 personel untuk melaksanakan apel pagi kesiapsiagaan sebelum pengamanan dilakukan di sejumlah titik.
"Kami diminta untuk mengantisipasi masing-masing wilayah dan nantinya apabila sudah berada di titik ploting masing-masing, kami harus melakukan pengamatan dan pengamanan apabila ada bus atau kelompok yang diperkirakan akan berangkat ke MK, agar diimbau tidak berangkat," kata Sujono.
Menurut dia, penempatan personel dilakukan berdasarkan pertimbangan titik rawan atau juga dijadikan titik kumpul keberangkatan massa. Dalam pengamanan ini, tidak ada personelnya yang menggunakan senjata api lantaran sudah ditarik lebih dulu selama pengamanan berlangsung.
"Untuk BKO dari TNI dan Polwan, nanti silakan dibagi dalam melakukan pemantauan. Silakan dibagi untuk wilayah-wilayah yang perlu diantisipasi," ucap Sujono.