Keresahan menyelimuti Kabinet Indonesia Maju setelah beredar rumor Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono berniat mundur dari jabatannya.
Keduanya diisukan tak tahan dengan manuver-manuver Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kentara memihak pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) di Pilpres 2024.
Isu mengenai rencana mundurnya sejumlah menteri berlatar belakang teknokrat itu semula digulirkan ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Faisal Basri. Ia menyebut ada 15 menteri yang potensial hengkang dari kabinet.
“Menteri-menteri PDI-Perjuangan ada lima, menteri PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ada dua. Menteri PPP (Partai Persatuan Pembangunan) tidak saya masukan karena menteri Bappenas ini sudah berlawanan dengan pengurus PPP sekarang. Ditambah satu dari Nasdem, (Menteri KLHK) Ibu Siti Nurbaya," kata Faisal di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut Faisal, menteri-menteri berlatar belakang teknokrat siap mundur lantaran memiliki standar nilai yang tidak bisa diintervensi menyangkut etika. "Kemudian saya lihat-lihat yang potensial juga karena beberapa pertimbangan, (Menlu) Bu Retno (Marsudi), (Menteri ESDM) Pak (Arifin) Tasrif. Tapi, kira-kira 15 orang,” ujar Faisal.
Basuki saat ini tercatat jadi salah satu kader PDI-P. Oktober lalu, rumor mengenai kemungkinan Basuki mundur dari jabatannya sebagai pembantu Jokowi menyeruak setelah ia tertangkap kamera berurai air mata ketika berpelukan dengan Ganjar Pranowo, capres yang diusung PDI-P.
Khusus untuk Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah rumor kemunduran perempuan yang pernah duduk jadi Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
"Tidak, tidak (mundur). Bu Ani kan teman saya," kata Airlangga kepada wartawan usai menghadiri rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/1).
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengklaim menteri-menteri KIM masih solid mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. "Membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya," ujar Ari.
Guru besar ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menilai Jokowi bakal mati-matian mempertahankan Basuki dan Sri Mulyani di kabinet. Di lain sisi, para menteri kabinet, khususnya yang berasal dari kalangan nonpartai, kian tak nyaman dengan manuver-manuver politik Jokowi.
"Saya melihat Pak Basuki dan Bu Sri Mulyani tetap ingin Presiden ada di tengah, menjaga jarak walaupun anaknya jadi cawapres. Tidak kemudian terlihat over intervensi terkait yang sifatnya cawe- cawe," ucap Muradi kepada Alinea.id, Kamis (18/1).
Muradi menyebut ada perubahan sikap pada Basuki sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan Gibran memenuhi syarat sebagai cawapres. Basuki terkesan lebih pemurung. Muradi juga menyinggung Sri Mulyani yang sempat menyerukan agar tidak memilih pemimpin emosional dan malas baca data.
"Saya kenal Pak Basuki sejak 2011. Dia itu orang yang ceria. Sampai sebelum Putusan MK itu, beliau itu enggak ada masalah. Begitu MK muncul. Itu mukanya murung. Itu saya lihat di beberapa di Instagram PUPR itu Pak Bas mukanya tidak happy," ucap Muradi.
Muradi menilai Sri Mulyani dan Basuki sedang menunggu waktu yang tepat untuk menegaskan sikap. Keduanya kemungkinan besar bakal mundur dari kabinet bila Jokowi semakin agresif mengintervensi pertarungan politik di pentas Pilpres 2024.
Kemunduran Sri Mulyani dan Basuki, kata Muradi, bisa berefek domino pada menteri-menteri lainnya. "Ingat pernah ada 17 menteri mundur pada masa Orde Baru. Hal itu terlihat remeh. Tapi, bisa memberi pukulan berat karena diikuti oleh yang lain," imbuh Muradi.
Jokowi, lanjut Muradi, bisa mencegah ancaman delegitimasi tersebut. "Pak Jokowi kembali ke fungsi sebagai kepala negara. Netral dan serahkan saja ke mekanisme politik yang pada akhirnya publik yang akan menilai," ucap Muradi.
Tak mudah
Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto sepakat Jokowi kemungkinan bakal berupaya menahan Sri Mulyani dan Basuki di kabinet. Merujuk pada konstitusi, menteri-menteri Jokowi juga tak bakal mudah untuk mundur secara sukarela.
"Pasal 17 UUD 1945 disebutkan presiden sebagai penyelenggara kekuasaan dibantu oleh para menteri. Artinya, menteri ini pembantu presiden. Jadi, kalau dia mundur, mesti disetujui oleh presiden. Kalau enggak disetujui, enggak bisa," kata Agus kepada Alinea.id.
Sri Mulyani dan Basuki, menurut Agus, adalah dua menteri kunci Jokowi. Jika keduanya mundur, pemerintahan Jokowi bisa diguncang tsunami Jokowi juga akan sulit mencari menteri pengganti yang mampu merancang anggaran dan mengakselerasi pembangunan infrastruktur.
"Imbasnya akan berefek pada elektoral. Legitimasi menjadi lemah kemudian akan berdampak pada elektoral presiden. Jadi, presiden akan semakin terlihat cawe-cawenya dan itu mempengaruhi opini publik untuk berdampak pada elektoral pemilu presiden. Jokowi inginnya kan satu putaran," ucap Agus.
Secara strategis, kemunduran keduanya bakal menguntungkan kubu lawan politik Jokowi, baik itu pasangan Ganjar-Mahfud maupun Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Meskipun tak pernah diungkap ke publik, Jokowi kian terang-benderang mendukung Prabowo-Gibran.
"Tentu ini akan dimanfaatkan oleh kelompok yang selama ini berjarak dengan Jokowi. Ini akan dikapitalisasi menjadi alat untuk agitasi politik. Besar kemungkinan akan menggangu manuver-manuver Jokowi," ucap Agus.
