JK: Kebocoran anggaran tak sampai 25% 

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai angka kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut calon presiden nomor urut 02  Prabowo Subianto berlebihan. Menurut JK, kebocoran anggaran tidak sampai 25%. 

"Iya tentu, kalau tidak bocor kenapa banyak aparat pemerintah yang tertangkap. Pasti bocor. Tapi kesimpulannya tidak berlebihan seperti itu (25%)," kata JK di kantor Pusat Palang Merah Indonesia (PMI) di Jakarta, Jumat (8/2).

Dijelaskan JK, korupsi lumrah terjadi di setiap negara, apalagi di negara berkembang seperti Indonesia yang sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Menurut JK, pos anggaran yang umumnya sering dikorupsi adalah alokasi anggaran untuk pembangunan.

"Tidak benar itu diratakan 25%. Saya kira tidak. Bahwa anggaran itu kan di samping anggaran biasa, buktinya Anda tidak bisa korupsi katakanlah gaji pegawai atau korupsi subsidi. Yang dikorupsi itu hanya anggaran pembangunan," jelas JK.

Saat berpidato di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2) lalu, Prabowo mengatakan anggaran pembangunan proyek-proyek Indonesia bocor. Bahkan, ia menyebut kebocorannya mencapai Rp500 triliun. 

Sekretaris TKN Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa isu kebocoran anggaran yang diusung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto merupakan bahan kampanye Prabowo sejak 2014. Menurut Hasto, tuduhan itu tak pernah bisa dibuktikan Prabowo.

"Yang terbukti kebocoran yang terjadi dalam pencalegan, ada calon koruptor. Itu kan juga kebocoran," kata Hasto di sela-sela acara Safari Kebangsaan di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (8/2). 

Daftar nama caleg mantan napi kasus korupsi diungkap Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke publik, belum lama ini. Bersama Golkar, Gerindra menjadi parpol yang paling banyak mencalonkan mantan napi kasus korupsi sebagai caleg. 

Hasto menyarankan Prabowo melaporkan ke aparat penegak hukum jika punya bukti anggaran bocor. "Sehingga kalau melihat itu berdasarkan fakta-fakta, bukan sekedar retorika," kata Hasto.

Senada, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan ucapan Prabowo soal kebocoran anggaran hanya untuk mencari sensasi. "Lebih pantas disebut sebagai ocehan politik ketimbang pidato politik. Konyolnya Prabowo tidak pernah sekalipun menjabarkan bukti apalagi melakukan pelaporan hukum," kata Karding. 

Sikap Prabowo yang kerap melemparkan tudingan tanpa bukti, menurut Karding, menunjukkan lemahnya penguasaan substansi Prabowo. "Wacana kebocoran anggaran ia ucapkan bukan untuk memperbaiki keadaan bangsa, tetapi lebih pada upaya untuk menyudutkan dan menjatuhkan lawan politiknya," tandasnya. (Ant)