Jokowi bertekuk lutut lagi pada Prabowo di Jawa Barat

Untuk kedua kalinya, Jokowi bertekuk lutut kepada Prabowo pada pilpres kali ini di Jawa Barat. Pada Pilpres 2014, Jokowi-Jusuf Kalla meraup 40,22% sedangkan Prabowo-Hatta Rajasa 59,78%.

Pada Pilpres 2019, berdasarkan hasil quick count dan exit poll yang dirilis Indikator Politik Indonesia, paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali kalah dari Prabowo. Jokowi-Amin hanya meraih 40,11℅, tak jauh berbeda dengan perolehan pada 2014.

Sementara paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul dengan angka yang mencapai 59,89℅. Angka ini juga tak berbeda jauh dari perolehan pada Pilpres 2014.

Peneliti Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia Akhmad Khoirul Umam mengungkapkan hasil temuan tersebut sejalan dengan surveinya pada Februari 2018. Menurutnya, kategori pemilih yang belum memutuskan (undecided) dan pemilih mengambang (swing voters) tidak tergugah kampaye politik yang intensif mengguyur Jawa Barat. 

"Iman politiknya masih loyal di Jabar, semula berasumsi undecided dan swing voters masih bisa dipengaruhi, tapi ternyata enggak bisa. Mereka tetap straight atau kokoh pendirian," katanya dalam konferensi pers Quick Count dan Exit Poll Pilpres & Pileg 2019 Indikator Politik Indonesia di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Rabu (17/4).

Ia pun menilai upaya paslon nomor urut 01 gagal menggerus elektabilitas paslon nomor urut 02. Meskipun memang, hampir seluruh tokoh berpengaruh di Jawa Barat dirangkul paslon nomor urut 01, seperti Ridwan Kamil, Dedi Mizwar, dan Deddy Mulyadi. Namun, daerah lumbung suara paslon nomor urut 02 tersebut tetap tak tergoyahkan. 

"Pendekatan dengan door to door dan canvasing untuk gempur pertahanan lawan tidak begitu signifikan dampaknya," kata Khairul.

Kampaye masif paslon nomor urut 01 yang gagal di Jawa Barat, menurut Khairul sebaiknya menjadi pembelajaran untuk Pilpres berikutnya. Sebab, ternyata kepuasan terhadap kinerja pemerintah era Jokowi-Jusuf Kalla tidak serta merta mengatrol elektabilitasnya. 

"Ini sebuah fenomena unik. Karena tingginya tingkat kepuasan publik pada pemerintah yang ada tidak selalu linear dengan tingkat elektabilitas," ujar Khairul.