Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengaku masih tak terima dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Joko Widodo terkait penguasaan lahan. Saat debat kedua pada akhir pekan lalu soal penguasaan lahan ratusan ribuan hektare di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur oleh Prabowo Subianto dianggap menyerang pribadi capres tersebut.
Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso menganggap, Jokowi sengaja mengungkap perihal kepemilikan tanah Prabowo di Aceh dan Kalimantan untuk menunjukkan kepada publik, boroknya Mantan Danjen Kopassus tersebut.
"Tudingan kepada pak Prabowo, ini agaknya memang gesture dari pak Jokowi ini, memang jangan-jangan beliau ada niatan mengumumkan di depan jutaan bangsa kita bahwa itu pak Prabowo sudah memiliki lahan sedemikian besarnya kok mau lawan saya," paparnya di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (19/2).
Priyo mengatakan, atas dasar tersebut lah, BPN melayangkan protes kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di sela-sela debat. Sebab, BPN menganggap hal tersebut telah menyerang pribadi dan melanggar aturan KPU.
"Kami menyampaikan protes terhadap perlakuan pak Jokowi, tudingan kami nilai sangat pribadi. KPU saat itu tak menjawab, KPU menyampaikan mas Priyo biarkan nanti pada saatnya kami rapat dengan Bawaslu dan Bawaslu akan merapatkan ini, apakah nanti ini akan evaluasi seperti apa," paparnya.
Sementara, Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik berpandangan, dalam debat kedua Prabowo sangat terlihat lemah di mata Jokowi. Alasannya, Prabowo tak tampil seagresif Jokowi, padahal banyak data-data yang bisa dikritisi dari Jokowi, yang dapat dijadikan modal serangan balik Prabowo.
"Prabowo gagal semalam itu untuk menyerang pak Jokowi. Nah, saya lihat, bolong-bolongnya pak Jokowi itu itu tak diisi sama pak Prabowo," paparnya pada kesempatan yang sama.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Indonesia Publik Institut (IPI) Jarry Massie menilai Prabowo sepertinya kurang memahami isu-isu penting, sehingga tak bisa mengkritisi data-data dari Jokowi, yang sebenarnya ada celah untuk dipertanyakan.
"Contoh misalnya, 2 juta ton impor pangan sedangkan di Bulog ada stok 2,4 juta ton. Nah, ini kan bisa dipertanyakan. Terus data tentang tak ada kebakaran hutan dalam 3 tahun belakangan ini, padahal tahun 2018 lalu terjadi kebakaran hutan di Riau. Saya lihat Prabowo kurang mempelajari dan mendalami isu-isu penting," paparnya.
Jarry pun merasa laporan pihak BPN ke Bawaslu atas pernyataan Jokowi itu sangat berlebihan. Sebab menurutnya, pernyataan Jokowi bukanlah bentuk serangan pribadi, melainkan hanya gambaran betapa sengakarutnya persoalan lahan di Indonesia.
"Jadi bagi saya buang-buang energi dan waktu untuk melaporkan kasus ini. Saya prediksi laporan ini mental baik di KPU maupun Bawaslu. Meski ada aturan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang aturan debat di mana tidak boleh menyerang pribadi," pungkasnya.
