Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menilai unggahan meme Tirto.id yang memfitnah sekaligus menghina calon wakil presiden Ma’ruf Amin terkait pernyataannya dalam debat ketiga pilpres memengaruhi elektabilitas paslon nomor urut 01.
Karena itu, Ketua Direktorat Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, mengatakan pihaknya merasa perlu mendatangi Kantor Dewan Pers untuk mengadukan media online tersebut terkait unggahan meme ucapan Ma’ruf Amin mengenai perzinahan.
Menurut Ade, langkah tersebut diambil pihaknya karena Tirto.id telah melakukan fitnah terhadap cawapres Ma’ruf Amin melalui meme tersebut. Meskipun Tirto.id telah melakukan permohonan maaf, namun langkah tersebut diambil sebagai bentuk tegas penindakan fitnah melalui media.
“Ini memenya kami anggap sangat menghina, menyebarkan hoaks dan fitnah karena tertulis di sini Ma’ruf Amin mengatakan zinah bisa dilegalisir,” kata Irfan di Gedung Dewan Pers pada Selasa, (19/3).
Irfan menuturkan jika dilihat dari segi mens rea (niat berbuat kejahatan), Tirto.id telah dengan sengaja menyebarkan fitnah dan hoaks. Apalagi meme tersebut mendapat ribuan respons di media sosial Twitter.
“Ini sudah viral dan diritweet 1.642 kali dan likes mencapai 1.419. Jadi kalau Tirto ingin melakukan permintaan maaf, ya minta maaf kepada orang yang telah meritweet dan melike ini,” katanya.
Lebih lanjut, Irfan mengatakan, pihaknya juga akan mempertimbangkan untuk membawa kasus ini kepada kepolisian. Ia pun mengaku telah melakukan komunikasi dengan Direktorat Siber Polri dan akan menunggu konsultasi dengan Dewan Pers hari ini untuk lanjut ke tahap pengaduan kepolisian.
Sikap TKN itu diambil karena menurut Irfan kejadian fitnah terhadap TKN bukan kali ini saja dan tidak boleh terulang lagi. Apalagi unggahan Tirto.id dianggap akan memengaruhi elektabilitas Ma’ruf Amin dan bukan tak mungkin semakin memperburuk.
Dalam laporan ini, Dewan Pers menjanjikan akan segera melakukan pemanggilan terhadap Tirto.id untuk mengklarifikasi pengaduan TKN tersebut. Dewan Pers juga akan membuat keputusan apakah meme tersebut dapat disebut sebagai produk jurnalistik atau tidak.
Seperti diketahui, penggalan kalimat "zina [bisa] dilegalisir" yang diucapkan Ma'ruf Amin sebagai salah satu contoh hoaks yang diarahkan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf (selain azan dilarang dan Kementerian Agama dibubarkan).
Penggalan kalimat itu sebenarnya didahului oleh pernyataan (1) pentingnya memerangi hoaks karena membahayakan tatanan bangsa dan dilanjutkan dengan pernyataan (2) bahwa Ma'ruf Amin bersumpah akan melawan semua usaha untuk merealisasikan hoaks itu.
Adapun kalimat utuhnya seperti ini, "Kami juga mengajak kita semua untuk melawan dan memerangi hoaks. Karena hoaks merusak tatanan bangsa Indonesia. Melawan dan memerangi fitnah, seperti kalau Jokowi terpilih kementerian agama dibubarkan, kementerian agama dilarang, azan dilarang, zina dilegalisir. Saya bersumpah demi Allah, selama hidup saya akan saya lawan upaya-upaya untuk melakukan itu semua.”
Namun karena pernyataan sebelum dan setelahnya dipotong, dan yang dikutip hanya soal zina bisa dilegalisir, maka konteks klarifikasi yang sedang dilakukan Ma'ruf Amin menjadi raib. Bukan hanya itu, penggalan kalimat "zina [bisa] dilegalisir" yang dihadirkan secara visual dalam bentuk meme bahkan seolah-olah menjadi pernyataan Ma'ruf Amin.
Begitu redaksi menyadari konten tersebut sudah naik di akun twitter @tirtoid, redaksi memutuskan untuk menghapusnya. Masih pada malam yang sama, tim multimedia segera membuat revisi meme dengan mencantumkan konteks pernyataan Ma'ruf Amin menjadi "Kami juga mengajak kita semua melawan dan memerangi hoaks, fitnah [...] seperti zina dilegalisir".
Revisi meme itu dibagikan di akun @tirtoid disertai permohonan maaf yang tepatnya berbunyi: "Visual ini memperbaiki kekeliruan sebelumnya yang memotong konteks ucapan Maruf Amin yang hendak mengklarifikasi hoaks. Tirto meminta maaf atas kekeliruan tersebut."
Hal serupa juga terjadi dalam meme lain yang mengomentari pernyataan Sandiaga Uno. Janji Sandiaga Uno, "Kami akan hapuskan UN", divisualkan dalam bentuk meme sembari dikomentari dengan kalimat: "Eh...? Kirain apus NU".
Komentar itu bukan hanya tidak perlu, melainkan juga insensitif dengan peran NU dalam konteks sosial di Indonesia. Kami meminta maaf terutama kepada nahdliyin dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
