Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko meminta pendukung Jokowi-Ma'ruf hadir di bilik suara pada hari pencoblosan nanti. Moeldoko tak ingin Jokowi bernasib seperti Hillary Clinton di Pilpres Amerika Serikat 2016.
"Hampir seluruh warga AS yakin Hillary jadi pemenang, jadi banyak yang tidak datang ke TPS (tempat pemilihan suara) karena yakin Hillary pasti menang, tetapi akhirnya dia kalah," kata Moeldoko di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (26/1).
Pada Pilpres 2016, Hillary dikalahkan taipan media Donald Trump. Padahal elektabilitas Hillary selalu unggul di papan survei berbagai lembaga di AS menjelang pencoblosan.
Karena itu, Moeldoko berharap masyarakat pemegang hak suara berbondong-bondong datang ke TPS sebagaimana yang terjadi pada Pilkada Serentak 2018 lalu. Dari 171 pilkada, ketika itu tercatat ada 157 juta pemilih mencoblos di bilik suara.
"Satu suara menentukan masa depan Indonesia. Pada saat (pencoblosan) pilpres nanti berdekatan dengan hari libur, jadi jangan sampai tidak menggunakan hak suara," katanya.
Lebih jauh, Moeldoko juga memuji kinerja Jokowi selama ini. Menurut dia, Jokowi mampu meningkakan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dari sisi menciptakan lapangan kerja baru.
"Jokowi pernah menjanjikan 10 juta lapangan kerja, saat ini 8,9 juta tenaga kerja yang bisa diserap oleh industri. Sampai dengan akhir pemerintahan nanti 10 juta pasti bisa diselesaikan," katanya.
Dari sisi tingkat pengangguran, dikatakan Moeldoko, Jokowi juga mampu menekan angka pengangguran dari 5,15% menjadi 5,13%. Ia optimistis jika tren semacam itu terus berlanjut, misi Indonesia masuk ke jajaran enam besar negara dengan perekonomian terbesar pada tahun 2030 bisa tercapai.
Lebih jauh, Moeldoko mengatakan, presiden tidak hanya memikirkan pengembangan perkotaan tetapi juga pedesaan. Salah satu yang dilakukan untuk memajukan desa, yaitu melalui program dana desa.
"Secara akumulasi, dana desa yang sudah digelontorkan oleh Presiden sebesar Rp252 triliun. Rinciannya pada tahun 2015 dana desa yang disalurkan sebesar Rp27 triliun, 2016 sebesar Rp40,7 triliun, 2017 dan 2018 masing-masing Rp60 triliun, dan tahun 2019 sebesar Rp73 triliun," katanya. (Ant)