Pilkada di tengah pandemi Covid-19 semakin tidak transparan

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, pilkada di tengah pandemi Covid-19 semakin tidak transparan.

Ada indikasi partai berlari semakin kencang meninggalkan publik. Pencalonan kepala daerah semakin elitis dan tertutup.

Di satu sisi publik diminta menjaga jarak, hingga stay at home untuk meminimalisir penularan Covid-19, akan tetapi aktivitas partai semakin jauh dari prosedur demokratis.

“Tiba-tiba kita disuguhi pencalonan si A dan si B. Ada yang berstatus masih menjabat sebagai sekda. Ada yang berstatus menjadi TNI/Polri. Tetapi itu semua sudah diumumkan akan dicalonkan oleh partai A, partai B,” tutur Titi dalam diskusi virtual, Rabu (29/7).

Ironisnya, akses pengawasan publik semakin terbatas kala pandemi Covid-19. Bahkan, publik tidak memiliki posisi tawar apapun saat proses pencalonan berlangsung di internal partai. Terdapat 224 petahana yang akan maju kembali, tetapi malah menunjukkan sikap dengan pragmatisme politik. Misalnya, politisasi penanganan Covid-19 dan bantuan sosial.

Di beberapa daerah yang kemarin ramai politisasi bantuan sosial, kata Titi, ternyata berpotensi besar calon tunggal. “Aduh, ini luar biasa ironinya,” ujar Titi.

Berdasarkan data Perludem, ada 20 daerah yang berpotensi mengusung calon tunggal. Kendati dinamika politik masih sangat dinamis, tetapi politik dinasti turun menguat. “Misalnya, di daerah Banten. Tetapi sekarang menyebar, kampung saya di Sumatera Selatan juga menunjukkan kecenderungan yang sama,” ucapnya.

Selain itu, penggunaan media digital turut pula memicu hegemoni politik identitas. Bahkan, penggunaan media digital bisa memicu politisasi SARA dan memperkokoh oligarki.

Sementara Ketua Tim Pilkada Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hairansyah Akhmad menilai, perkembangan oligarki di Indonesia menunjukkan gejala semakin menguat.

Di sisi lain, ada kebutuhan untuk menghadirkan kepala daerah berintegritas melalui pilkada. Sebab, pemerintah daerah (pemda) merupakan pihak paling banyak diadukan ke Komnas HAM. Pengaduan berupa kasus konflik agraria dan masyarakat adat, masalah sumber daya alam dan lingkungan hidup, hingga terkait sektor ketenagakerjaan.

“Kami melihat pelanggaran HAM tidak terlepas dari proses pilkada yang dalam pelaksanaannya menunjukkan peran kelompok oligarki yang menguat. (Bahkan) sampai pada sampai pada penentuan siapa yang terpilih. Juga pada orang-orang yang akan duduk pada sebuah jabatan publik,” ucapnya.