Pilwalkot Depok 2024: Saat PKS dikepung "semua" parpol 

Setelah lama diwacanakan, koalisi besar parpol-parpol pengusung Supian Suri di Pilwalkot Depok 2024 akhirnya resmi terbentuk. Dinamakan Koalisi Sama-sama, koalisi itu berisikan enam parpol, yakni PDI-Perjuangan, Demokrat, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). 

Ketua DPC PDI-P Kota Depok Hendrik Tangke Allo (HTA) berdalih koalisi besar dibentuk bukan untuk menggerus dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Depok. Sudah dua puluh tahun PKS menguasai Depok, baik di parlemen maupun di lembaga eksekutif. 

"Pasangan calon yang kita usung ini adalah pasangan yang kita yakini bisa membawa perubahan yang signifikan di Depok. Tidak seperti sekarang, begitu. Kalau tujuannya hanya untuk mengalahkan PKS, ya, terlalu kecil. Bukan itu," kata Hendrik saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (14/5) lalu. 

Berbasis hasil Pileg 2024, PKS muncul sebagai pemenang dengan mengoleksi 13 kursi di DPRD Kota Depok. Namun, gabungan PDI-P dan lima parpol lainnya menguasai 35 kursi di DPRD. Adapun NasDem dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang masing-masing punya 1 kursi belum menyatakan sikap di Pilwakot Depok.

Dari jauh-jauh hari, PKS sudah resmi mengumumkan Imam Budi Hartono sebagai kandidat mereka di Pilwakot Depok 2024. Imam ialah Ketua DPD PKS Depok sekaligus eks Wakil Wali Kota Depok. Adapun lawan Imam, Supian Suri ialah birokrat yang kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok. 

Sosiolog Musni Umar menilai pembentukan koalisi besar tak selalu menjamin kemenangan di pentas pilkada. Ia berkaca pada Pilgub DKI Jakarta 2017 yang mempertemukan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi). 

Ketika itu, Ahok-Djarot didukung PDI-Perjuangan dan sejumlah parpol besar lainnya di DKI. Di lain sisi, pasangan Anies-Sandi hanya didukung Gerindra dan PKS. Meski begitu, Anies-Sandi mampu menekuk Ahok-Djarot di pengujung kontestasi elektoral. 

"Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) didukung pula oleh Istana dengan segala jaringan kekuasaannya. Tetapi, hasilnya tetap kalah," ujar Musni Umar saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Rabu (15/5).

Musni berpendapat pertarungan memperebutkan jabatan eksekutif tak bergantung pada besar kecilnya koalisi parpol yang terbentuk. Elektabilitas, kapabilitas, dan popularitas calon kepala daerah jadi penentu. "Kemudian juga tersedianya dana dan militansi para relawan," imbuh Musni.

Khusus di Depok, Musni mencermati kader dan simpatisan PKS sudah teruji sangat militan dalam menggalang konstituen. "Apalagi, kader PKS yang diusung untuk menjadi calon Wali Kota Depok 2024 adalah petahana," ucap Musni.

Analis politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Djoni Gunanto sependapat. Ia mengatakan perlu upaya ekstra keras bagi PDI-P dan kawan-kawan untuk menggerus dominasi PKS di Depok. Salah satu yang harus jadi fokus ialah memperkuat elektabilitas Supian. 

"Meskipun yang didukung koalisi gemuk itu Sekda Kota Depok yang notabene sudah dikenal masyarakat Depok sebagai birokrat. Kerja (mendongkrak elektabilitas) perlu dari jauh-jauh hari. Masih sangat sulit bagi Koalisi Sama-Sama mendorong Supian Suri bisa mengalahkan Imam Budi Hartono," ucap Djoni kepada Alinea.id, Rabu (15/5).

Menurut Djoni, PKS sangat kuat di akar rumput. Jika ingin mengalahkan PKS, PDI-P dan kawan-kawan harus turun hingga ke pelosok kampung di Depok. Koalisi Sama-sama juga perlu menyasar para pemilih pemula yang peka terhadap agenda perubahan dan suka hal baru.  

"Mesin-mesin partai ini harus bergerak cukup masif sampai ke akar rumput meyakinkan publik bahwa ada ketidakmajuan di Kota Depok dan ketidakmajuan ini salah satunya disebabkan karena Wali Kota itu masih berasal dari partai yang sama yaitu PKS," ucap Djoni.

Di lain sisi, narasi perbaikan Kota Depok yang ingin lepas dari dominasi PKS perlu diselaraskan dengan figur Supian. Menurut Djoni, Supian harus dibingkai sebagai sosok yang memahami masalah akut Kota Depok."Kampanye ini juga harus dilakukan sekreatif mungkin agar mengena ke pemilih pemula," imbuhnya. 

Pilihan pendamping juga harus dihitung matang. Menurut Djoni, PDI-P dan kawan-kawan perlu menyiapkan pendamping yang mampu mendongkrak elektabilitas Supian secara instan. Apalagi, masa sosialisasi dan kampanye terbilang singkat, yakni hanya sekitar enam bulan. 

"Lawan yang harus diturunkan harus punya popularitas yang cukup bagus, track record yang sangat baik, semisal tokoh nasional yang sudah tidak diragukan lagi. Harus sosok yang melengkapi calon wali kota, terutama punya popularitas yang bisa menarik publik, bisa dari tokoh nasional atau bisa juga artis atau tokoh budaya Depok yang merakyat," ucap Djoni.