close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah), diarak oleh pendukungnya saat berkampanye di Desa Slinga, Kaligondang, Purbalingga, Jateng, Rabu (13/2). Foto Antara
icon caption
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah), diarak oleh pendukungnya saat berkampanye di Desa Slinga, Kaligondang, Purbalingga, Jateng, Rabu (13/2). Foto Antara
Pemilu
Rabu, 13 Februari 2019 19:11

Prabowo bakal uji janji Jokowi

Sejumlah peluru disiapkan untuk menyerang Jokowi di debat kedua pada 17 Februari mendatang.
swipe

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto telah menyiapkan sejumlah peluru untuk menyerang calon petahana Joko Widodo (Jokowi) di debat kedua Pilpres 2019. Juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Faldo Maldini mengatakan Prabowo bakal menguji realisasi janji-janji politik dan klaim-klaim keberhasilan Jokowi selama ini. 

"Misalnya ketika kita ngomongin soal infrastruktur, tapi kita enggak bilang infrastruktur enggak penting. Tapi, bagaimana produksinya juga? Bagaimana infrastruktur dibangun tapi (harga) cabai naik tiga kali lipat," kata Faldo dalam diskusi 'Menuju Debat 2: Siapa Makin Kinclong?' di Resto Ajag Ijig, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Rabu (13/2). 

Faldo juga menyinggung tingginya impor berbagai jenis pangan di era pemerintahan Jokowi. Padahal, Jokowi pernah berjanji untuk membangun swasembada pangan. "Tidak pengin impor pada 2015, tapi pada faktanya impor," cetus politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu. 

Pernyataan senada diungkapkapkan mantan staf Menteri Energi dan Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Said Didu. Menurut Didu, Prabowo bakal punya banyak senjata untuk menguliti program-program pemerintah yang sesuai dengan tema debat kedua, yakni pangan, infrastruktur, sumber daya alam, energi dan lingkungan. 

"Bagi Prabowo ruang mengkritiknya agak lebar. Seperti misalnya, infrastruktur akan muncul pertanyaan (soal) infrastruktur komersial, dan faktanya kemungkinan (pembangunan infrastruktur) calon mangkrak," kata dia. 

Di bidang pangan, lanjut Didu, pemerintahan era Jokowi juga punya banyak 'cacat' untuk dikritik. "Kalau di pangan jelas kritiknya lebar sekali, mulai dari pendapat para petani, mulai dari impor, terus janji (membuka) tiga juta hektare (lahan pertanian baru) ," imbuhnya. 

Pada era kampanye Pilpres 2014 lalu, Jokowi memang sempat menjanjikan bakal membuka 3 juta hektare lahan baru bagi petani. Pembukaan lahan itu baru diharapkan dapat membawa Indonesia memasuki era swasembada pangan.

Pada kesempatan yang sama, pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meminta kubu penantang melontarkan kritik yang berbobot. Dalam hal pembangunan infrastuktur misalnya, Enny mengatakan, Jokowi belum bisa 'dihakimi'. 

"Infrastruktur ini kan merupakan upaya kita untuk melakukan akselerasi pembangunan. Yang ingin dituju Pak Jokowi (untuk) melakukan tranformasi dari kegiatan konsumtif jadi negara yang produktif. Infrastruktur ini ada timeline, tidak bisa dijawab langsung," katanya.
 
Diakui Enny, ada banyak hal yang bisa dikritik dari pemerintah Jokowi. Salah satunya ialah kritik mengenai peningkatan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang dikaitkan dengan pergeseran peluang investasi dunia. 

"Kenapa justru Indonesia yang melakukan komitmen percepatan pembangunan infrastruktur dan mendapatkan status investment grade (layak investasi), tapi investasi turun. Ini yang sebenarnya harus dijawab," ujar dia. 

Siap tangkis 

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Mukhamad Misbahkun mengatakan Jokowi siap menangkis semua serangan Prabowo di debat nanti. Salah satunya ialah terkait mahalnya biaya pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Palembang, Sumatera Selatan, yang sempat dikritik Prabowo. 

"Kalau bicara kemahalan tempat lain bagaimana? Sama kok mahalnya. Justru kita lebih rendah. Kalau dibandingkan dengan Singapura, mereka teknologinya apa? Mereka buatnya tahun berapa? Pakai siapa? Itu semua kan bisa dijelaskan," ucapnya.

Selain oleh Prabowo, mahalnya pembangunan LRT Palembang juga dikritik oleh Wapres Jusuf Kalla. Dijelaskan Misbhakun, pembangunan LRT di Palembang tidak dapat disamakan dengan pembangunan LRT di kota lainnya. Pasalnya, pembangunan LRT di Palembang juga mengharuskan adanya anggaran pembebasan lahan.

"Ingat LRT yang dikritisi Pak JK itu adalah yang di Palembang bukan yang lain. Saya kasih tahu, LRT Palembang itu adalah paketnya Asian Games. Jangan jadikan LRT Palembang menjadi tolak ukur LRT lainnya," imbuhnya. 


 

img
Ayu mumpuni
Reporter
img
Rakhmad Hidayatulloh Permana
Reporter
img
Christian D Simbolon
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan