Prabowo masih percaya KPU selesaikan proses Pemilu 2019

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menegaskan masih menaruh kepercayaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam menyelesaikan proses penghitungan suara Pemilu 2019 secara jujur dan adil.

Menurut Prabowo, KPU sebagai lembaga yang diamanatkan undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu harus bertindak adil. Pasalnya, jika tidak berbuat adil dan jujur, itu sama saja mengizinkan adanya penjajahan terhadap rakyat Indonesia. 

Karena itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan, nasib masa depan bangsa Indonesia saat ini ada di tangan KPU. Ia mendesak agar KPU bisa menegakkan kebenaran dan keadilan demi keselamatan bangsa. 

“Kami masih menaruh secercah harapan kepada KPU. Karena itu, kami mengimbau insan-insan di KPU. Kami menghimbau kau anak-anak Indonesia yang ada di KPU, sekarang nasib masa depan bangsa ada di pundakmu,” kata Prabowo dalam simposium berjudul Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pemilu 2019 yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Selasa (14/5).

Namun apabila KPU bertindak curang, Prabowo menegaskan, pihaknya menyatakan akan menolak hasil Pemilu 2019. Langkah ini diambil sebagai pernyataan sikap lantaran dirinya bersama tim dan relawan kubu 02 tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran.   

“Sikap saya jelas, saya akan menolak hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran,” ucap Prabowo. 

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso, mengatakan secara terang-terangan telah menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU yang sampai saat ini masih berjalan.

“Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil penghitungan suara dari KPU yang saat ini sedang berjalan,” kata Djoko.

Pihaknya pun, kata Djoko, telah mengirimkan surat kepada KPU untuk meminta lembaga penyelenggara pemilu itu menghentikan proses penghitungan suara. Pasalnya, ia menganggap telah terjadi kecurangan dalam proses penghitungan suara di KPU.

Berdasarkan surat bernomor 087/BPN/PS/V/2019 tanggal 1 Mei 2019, pihak BPN meminta untuk dilakukan audit terhadap teknologi informasi (TI) KPU. 

“Serta meminta dan mendesak menghentikan sistem perhitungan suara di KPU yang substansinya agar KPU menghentikan perhitungan suara pemilu yang curang, terstruktur, sistematis dan masif,” kata Djoko.