Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tukang umbar janji. Menurut dia, banyak janji-janji politik pada masa kampanye Pilpres 2014 yang tidak pernah direalisasikan pada saat berkuasa.
"Janji kampanye kalau dilaksanakan dan tercapai itu bagus. Tapi, kalau janji kampanye tidak dilakukan, maka itu kebohongan," kata Said dalam diskusi bertajuk 'Jejak-jejak Kebohongan Jokowi' di Sekretariat Nasional (Seknas) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/1).
Salah satu janji Jokowi yang tak pernah direalisasikan, menurut Said, ialah niat mengembangkan Esemka menjadi mobil nasional. "Esemka harus segera direalisasikan karena jika tidak hal itu adalah kebohongan yang dilakukan Jokowi," ujar dia.
Said juga menyebut Jokowi tidak jujur dalam mengungkap kondisi sejumlah BUMN saat ini. Menurut dia, saat ini banyak BUMN yang hampir kolaps karena keuntungan yang berkurang lantaran harus menanggung beban subsidi program-program Jokowi.
"Yang paling besar kolaps itu Pertamina, PLN (Perusahaan Listrik Nasional) dan BUMN konstruksi. Mereka itu banyak menanggung beban, dan saya katakan inilah cara kebijakan menyembunyikan sampah di bawah karpet," ungkapnya.
Pengamat politik Lembaga Pengkajian Strategis Politik, Hukum, HAM dan Keamanan (LPSPH2K), Nicholay Aprilindo menyoroti serangan Jokowi kepada Prabowo pada debat perdana. Ketika itu, Jokowi mempertanyakan sikap Partai Gerindra memberikan tiket nyaleg untuk 6 eks napi kasus korupsi.
Menurut Nicholay, Jokowi menyembunyikan fakta bahwa hal serupa juga dilakukan Partai Golkar yang berada di barisan pendukung Jokowi-Ma'ruf. Golkar bahkan memberikan 8 tiket bagi eks napi kasus korupsi untuk nyaleg.
"Kenapa dipermasalahkan oleh Jokowi? Kalau kita lihat di partai-partai pendukung Jokowi pun banyak napi koruptor. Kalau lihat dari angka yang ditangkap KPK ada di partai mana? Ya, partai penguasa," cetusnya.
Penyembunyian fakta, lanjut Nicholay, juga dilakukan Jokowi saat menyerang Prabowo dengan isu HAM. Di penghujung debat ketika itu, Jokowi sempat meminta publik memilih pasangan Jokowi-Ma'ruf karena tidak punya dosa di bidang HAM.
Di sisi lain, nama Prabowo memang kerap dikaitkan dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Menurut Nicholay, Jokowi tak berimbang ketika mengeluarkan pernyataan tersebut. Pasalnya, ada orang-orang yang diduga sebagai pelanggar HAM berat berada di lingkaran Jokowi.
"Saya sebut saja (Menko Polhukam) Wiranto orangnya. Saya saksi hidup pelanggaran HAM berat Timor Timur (sekarang Timor Leste). Kebetulan saya berasal dari sana. Saya punya bukti, saya observer dan saya dari komisi independen HAM Timor Timur. Saya punya bukti-bukti tentang pelanggaran HAM di timtim, siapa berbuat apa di sana," pungkasnya.
Karena itu, Nicholay meminta Jokowi untuk segera merealisasikan janji-janji politiknya serta menghindari upaya-upaya mengaburkan fakta. "Ya, bicara saja apa adanya. Saya rasa masyarakat akan empati. Janji politik harus direalisasikan, jika tidak janji politik itu bisa disebut bohong," pungkasnya.
