KPU telah menetapkan tiga pasangan capres dan cawapres peserta Pemilu 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subriianto-Gibran Rakabuming Raka.
Setelahnya pada Selasa, 14 November, KPU bakal mengundi nomor urut peserta Pilpres 2024.
Seiring dengan penetapan tersebut, ada kekhawatiran kalau masyarakat bakal terpecah menjadi tiga. Terlebih, masing-masing pasangan calon memiliki pendukung fanatik.
Namun, pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin meyakini pada Pemilu 2024 ini, masyarakat tidak bakal terkotak-kotak seperti Pemilu 2019. Ini karena pasangan calon berjumlah lebih dari dua.
"Potensi akan terbelah itu kecil karena pilpresnya menghadirkan tiga poros. Artinya, benturan dua kubu tidak terjadi karena ada penengah. Ada pemecah gelombang," ucap dia saat dihubungi Alinea.id, Senin (13/11).
Tetapi persoalannya, ucap dia, pemilu di Indonesia cenderung tidak terlepas dari saling serang, saling kritik, dan saling menebar kebencian. Hal itulah yang kemungkinan bakal terjadi pada perjalanan selama berlangsungnya proses pemilu. Biasanya, hal itu dilakukan melalui buzzer yang dimiliki masing-masing tim kampanye.
Untuk mengurangi dampak negatifnya, maka perlu ada kesadaran dari elite masing-masing tim kampanye. Artinya ketika kesadaran tinggi dan memiliki komitmen, seharusnya tim kampanye melakukan action dengan memerintahkan kepada semua tim sukses agar buzzer tidak menyerang lawan, tidak melakukan kampanye hitam, memfitnah dan menebar hoaks.
Dalam menciptakan demokrasi yang sehat yang kuat juga bermartabat, maka suka atau tidak suka, semua pihak harus mengantisipasi penyebaran hoaks selama proses pemilu. Apalagi sebenarnya, dampak hoaks memberikan kesulitan kepada publik di arus bawah.
Lantas seperti apa komitmen dari masing-masing tim kampanye untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai?
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima menyebut kalau pihaknya telah berkomitmen menciptakan sejarah baru politik yang berkeadaban. Kendati sebenarnya, ada kemungkinan nuansa politik yang tidak beradab yang harus dilalui dalam proses pelaksanaan pemilu.
"Kami ingin politik yang berdiri di atas kebangsaan, kebersamaan, mengedepankan kepentingan nasionalisme. Kita terlepas dari perbedaan partai dan pilihan capres tidak memusnahkan persahabatan, kerukunan antara warga kampung, RT dan RW. Sangat menjujung tinggi adanya persatuan dan kesatuan. Bangsa di atas hal-hal yang sangat terkait dengan perbedaaan partai dan perbedaan pasangan calon yang didukung," papar dia dalam keterangan resminya yang dipantau online, Senin (13/11).
Selain itu, TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga ingin agar pemilihan presiden dan wakil presiden bersih. Menghindarkan diri dari dorongan berbuat kecurangan dan pelanggaran yang justru mengotori dan menghianati niat suci dan kehendak rakyat, untuk memilih pemimpin yang dapat membawa kehidupan berbangsa sesuai cita-cta Kemerdekaan 1945 dan Reformasi 1998.
Hal itu, tentunya bisa terwujud jika pemilihan presiden dan wakil presiden benar-benar menjadi hajatan publik, hajatan rakyat, dan hajatan masyarakat secara keseluruhan. Bukan hajatan elite atau kepentingan-kepentingan golongan yang hanya ingin bicara kalah dan menang. Karena sekarang saatnya berbicara soal membangun peradaban dan membangun demokrasi yang benar dan baik.
Komitmen serupa dinyatakan Sekretaris TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid. Dia juga mengharapkan kepada semua pasangan calon agar dapat menjalankan kontestasi dengan cara-cara yang baik, fair dan saling menghargai.
"Biarlah rakyat yang tentukan. Tidak perlu lagi ada upaya mendeskreditkan kompetitor. Mari bersaing secara fair dan berdemokrasi yang sehat. Agar suasana pilpres dan pileg kondusif," ucap dia dalam keterangan resminya yang dipantau online, Senin (13/11).
Selain itu, persaingan memenangkan Pilpres 2024 sebaiknya diisi dengan narasi positif. Artinya, pihak-pihak yang masih mengeksploitasi narasi-narasi provokatif dan mengadu domba dengan alasan apapun, agar menghentikan hal itu, karena tidak produktif untuk mewujudkan pemilu yang damai dan aman.
Sementara juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Iqbal mengaku, untuk mencegah terkotaknya masyarakat selama proses Pemilu 2024, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) akan berkampanye dengan cara gembira dan bahagia.
"Alhamdulillah, perjalanan pasangan AMIN sampai ditetapkan sebagai kandidat, adalah sebuah perjuangan panjang dan tidak mudah. Semua berkat kesungguhan dan kerja sama semua pihak. AMIN sendiri akan menerapkan kampanye gembira dan bahagia," kata dia dalam pesan pendeknya.
Dengan adanya komitmen dari tim kampanye pasangan calon tersebut, tentu masyarakat dapat berharap banyak kalau pelaksanaan pemilu pada kali ini, akan jauh lebih baik dari pada sebelumnya. Sehingga masyarakat tidak akan lagi terkotak-kotak. Yang pastinya tidak muncul lagi istilah cebong dan kadrun kepada pendukung pasangan calon tertentu.
Apalagi Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho telah mengonfirmasikan terjadinya kenaikan penyebaran hoaks terkait pemilu pada saat ini.
"Padahal dari Januari-September 2023, kami menemukan 1.731 hoaks di berbagai platform dan 50% di antaranya adalah isu politik atau arahnya ke situ. Paling dominan terkait dengan saling serang kubu pendukung peserta kontestasi. Baik itu bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, hingga parpol tertentu. Kami juga sudah menemukan hoaks yang diarahkan ke lembaga penyelenggara pemilu, baik itu KPU ataupun Bawaslu. Kendati masih sedikit, ada juga yang mengarah ke lembaga survei dan media," papar dia saat dihubungi Alinea.id, Sabtu (4/11). Untuk diketahui, pada Pemilu 2019, Mafindo hanya menemukan 1.200 hoaks dalam setahun.
