Penangkapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy bakal memengaruhi elektabilitas parpol berlambang kabah itu. Menurut peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ikrama Masloman, kasus korupsi yang membelit Romahurmuziy bakal mempersulit langkah PPP lolos ke Senayan.
"PPP kan sejauh ini belum aman ya. Dalam kasus ini pasti PPP akan dapat efek langsung terhadap kasus Romi (sapaan akrab Romahurmuziy)," ucap Ikrama saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Jumat (15/3).
Romi ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur, pagi tadi. Romi diduga terlibat kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).
Saat ini Romi tercatat sebagai anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. Kendati demikian, menurut Ikrama, penangkapan Romi tidak akan menggembosi suara dukungan terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf.
"Kalau yang ketangkap keluarganya Jokowi ataupun pimpinan PDI-P baru itu akan berdampak langsung terhadap Jokowi. Selama ini partai yang mendapatkan efek langsung dari popularitas Jokowi ya PDI-P, dan Romi juga hanya salah satu mitra koalisi," katanya.
Dari hasil survei LSI yang dirilis Januari lalu, elektabilitas PPP hanya sebesar 3,2%. Tak jauh berbeda, dalam survei elektabilitas parpol yang dirilis Voxpol Center pekan lalu, PPP tercatat hanya mengantongi 3,9% elektabilitas.
Menurut Ikrama, PPP masih 'untung' karena ketokohan Romi di partai tidak seperti Prabowo Subianto di Partai Gerindra atau Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Partai Demokrat.
"Saat ketum Demokrat tersangkut kasus korupsi, habis semuanya. Nah, Gerindra juga kalau Prabowo tersangkut kasus korupsi, selesai Gerindra. Nah, PPP tidak mengacu pada ketokohan, tapi pada sistem," katanya.
Senada, Direktur Populi Center Usep S Ahyar mengatakan kasus Romi bakal berdampak negatif terhadap citra PPP. "Ini kan ketua partai. Saya kira luar biasa. Pasti banyak pengaruhnya. Terancam tidak lolos ambang batas parlemen (PPP)," ujarnya.
Menurut Usep, parpol-parpol berjubah agama lainnya bakal diuntungkan karena kasus yang menimpa Romi. "Jika PPP menurun, di Jawa Timur itu ada PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang diuntungkan. Kalau di Jawa Barat, ada PKS (Partai Keadilan Sejahtera)," ujarnya.
Lebih jauh, Usep mengatakan kasus Romi ini merupakan pukulan telak bagi dunia perpolitikan Indonesia. "Ini pukulan telak bagi politik dan demokrasi kita. Perilaku koruptif di parpol ternyata masih tinggi. Apalagi dia (Romi) masih muda," kata dia.
Coreng PPP
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Humphrey Djemat mengaku prihatin Romi terbelit kasus korupsi. Pasalnya, Romi saat ini dipandang sebagai simbol PPP. "Ini bukan berita bagus. Sedikit banyaknya ini mencoreng PPP," katanya.
Humphrey khawatir, publik bakal menghakimi PPP dengan tidak memilih caleg dari PPP yang berlaga di Pileg 2019. "Kita lebih mengkhawatirkan kalau PPP tidak lolos ambang batas parlemen 4%. Ini yang lebih menjadi pikiran saya daripada perbedaan saya dengan Romi," ucapnya.
Di lain sisi, Humphrey mengapresiasi kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Menurut Humphrey, operasi tangkap tangan terhadap Romi membuktikan bahwa hukum tidak tumpul ke atas. "Kita apresiasi terhadap KPK yang menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi tanpa mengenal apapun jabatannya," ujar dia.
PPP saat ini masih terpecah. Dalam Muktamar Jakarta pada 2014, Djan Faridz terpilih sebagai sebagai ketua umum partai yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) itu. Pada 2018, Djan mundur dan menyerahkan kursi ketua umum kepada Humphrey.
