Saat konstituen memunggungi pilihan parpol di Pilpres 2024

Kedekatan konstituen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan calon presiden Ganjar Pranowo ternyata masih membekas. Sigi Pusat Poling Indonesia (Puspol) yang digelar pada Desember 2023 menunjukkan pemilih PSI terbelah. Sebagian besar konstituen PSI, tepatnya 40,9%, menyatakan bakal mencoblos pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. 

"Ini menunjukkan tidak semua (konstituen) partai politik itu solid memilih pasangan yang diusung (parpol tersebut)," kata Direktur Eksekutif Puspoll Muslimin Tanja saat memaparkan hasil survei secara daring, Selasa (2/1) lalu.

Sigi Puspoll menunjukkan dukungan konstituen PSI terhadap pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) berada di kisaran 31,8%. Sisa konstituen PSI lainnya, yakni sebanyak 27,3%, menyatakan bakal mencoblos pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). 

PSI sempat mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar sebagai capres pada Oktober 2022. Namun, sikap PSI berubah setelah Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), diangkat jadi ketua umum PSI. Pada Oktober 2023, PSI resmi mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran. 

Fenomena beda pilihan konstituen dan parpol di ranah pilpres ini tidak mutlak terjadi pada PSI saja. Konstituen sejumlah parpol dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), koalisi pengusung Prabowo-Gibran, juga tidak solid mengikuti arahan dari parpol.

Pada Partai Amanat Nasional (PAN), misalnya, hasil survei Puspoll menemukan sebanyak 43,1% menyatakan bakal memilih Prabowo-Gibran. Sebanyak 29,4% konstituen PAN bakal mencoblos pasangan AMIN dan sebesar 19,6% konstituen lainnya mengaku bakal memilih Ganjar-Mahfud. Sisanya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Situasi serupa juga terekam pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah satu parpol penghuni parlemen pengusung Ganjar-Mahfud. Tercatat hanya 42,2% konstituen PPP yang menyatakan bakal mencoblos Ganjar-Mahfud. Sisanya mendukung Prabowo-Gibran dan pasangan AMIN dengan komposisi yang relatif seimbang. 

Politikus PSI Dedek Prayudi mengaku tidak mau ambil pusing menyikapi hasil survei Puspoll. Pasalnya, hasil survei terkait Pemilu 2024 yang dirilis berbagai lembaga cenderung beragam. Ia mencontohkan hasil sigi Indikator Politik Indonesia. 

"Kami belum pernah melakukan tracing terhadap kredibilitas hasil survei yang dilakukan Puspoll. Saya bahkan baru dengar dengan Puspoll. Yang jelas lembaga survei yang kami yakini kredibel, yaitu Indikator Politik Indonesia, mengatakan sebaliknya," kata Uki, sapaan akrab Dedek, kepada Alinea.id. 

Survei teranyar Indikator pada 24 Desember 2023. Hasil survei lembaga pimpinan Burhanuddin Muhtadi itu menunjukkan elektabilitas PSI sebesar 2,4%. Sebanyak 92,4% konstituen PSI menyatakan bakal memilih Prabowo-Gibran. Hanya sekitar 3,7% memilih Ganjar-Mahfud. "Jadi, 92% lebih pemilih PSI adalah pemilih Prabowo-Gibran," tegas Uki.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi tak khawatir menyikapi masih adanya konstituen PAN yang tak sejalan dengan kebijakan parpol terkait pilihan pasangan capres-cawapres. Selain jumlahnya tak signifikan, Ia berdalih situasi semacam itu dialami hampir semua parpol. 

"Sekarang konsolidasi partai sudah sedemikian bagus dan seluruh kader Indonesia patuh terhadap kebijakan DPP PAN. Kalau toh ada yang tidak sesuai dengan kebijakan PAN, itu sedikit," kata Viva kepada Alinea.id, Kamis (4/12).

Viva juga tidak khawatir ketidakselarasan antara pilihan parpol dan konstituen itu bakal berpengaruh terhadap elektabilitas Prabowo-Gibran, pasangan yang diusung PAN. "Ada pemilih di luar PAN yang juga memilih Prabowo-Gibran. Jumlahnya semakin banyak," imbuh dia. 

Perbedaan preferensi politik, kata Viva, terjadi lantaran ikatan ideologis antara PAN dengan pemilih atau party id belum begitu kuat. Meski begitu, ia menegaskan party id bukan jaminan utama untuk memenangi pemilu. 

"Sering kali hasil perolehan suara nasional jauh lebih besar ketimbang basis pemilih ideologis yang menjadi tulang punggung partai. Karena di dalamnya, untuk keseluruhan suara nasional itu, ada juga simpatisan. Ada swing voter, ada juga undecided voter yang akhirnya memilih partai tersebut. Itu juga menjadi hal utama," tutur Viva. 
 
PAN, lanjut Viva, bakal terus berusaha meningkatkan ikatan ideologis dengan pemilih. "Supaya ada basis konstituen yang tidak bisa merubah pilihan atau bermigrasi ke partai politik lain. Karena partai politik itu milik rakyat sebagai lembaga publik," jelasnya. 

Pragmatisme dan transaksional

Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak menganggap wajar jika banyak konstituen parpol yang berseberangan dengan parpol terkait pilihan politik di pentas pilpres. Ia sepakat salah satu penyebabnya lantaran ikatan ideologi partai yang lemah dengan pemilih. 

Argumentasi ini, kata dia, bisa dengan mudah dipahami dengan mencermati tindak-tanduk PSI. Pada Pemilu 2019, PSI merupakan salah satu parpol yang paling rajin mengkritik Prabowo lantaran keterkaitannya dengan kasus dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu. 

"Namun sekarang tiba-tiba berbalik arah menjadi pengusung Prabowo. Banyak pemilih PSI masih memiliki ingatakan kuat konflik itu sehingga sulit untuk berekonsiliasi mengikuti kebijakan partainya," kata Zaki kepada Alinea.id, Kamis (4/12).

Fenomena serupa juga bisa dicermati dari sikap pemilih PKB terbelah. Konstituen PKB cenderung memilih Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud meskipun Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar digandeng Anies sebagai pendamping di Pilpres 2024. 

"Anies merepresentasikan Islam modernis yang dekat dengan kelompok salafi, yang dianggap berseberangan dengan akidah ahlussunnah wal jamaah yang menjadi garis NU. Pasangan Anies-Cak Imin perlu bekerja ekstra keras untuk meyakinkan pemilih muslim tradisional, dan kalangan pondok pesantren," ucap Zaki.

Zaki menuturkan mayoritas pemilih Indonesia memang tak militan. Ia "menyalahkan" parpol yang tak benar-benar serius membangun party id dan kerap bersikap pragmatis jelang pemilu. Kebanyakan parpol cenderung lebih mengutamakan potensi kemenangan ketimbang latar belakang kandidat presiden yang bakal diusung. 

"Mereka merapat kepada kandidat yang popularitas dan elektabilitasnya kuat. Tidak peduli background ideologinya. Risikonya, kebijakan parpol sering berubah-ubah. Ujung-ujungnya gagal membentuk pemilih yang militan," kata Zaki.