Saran Walhi untuk Prabowo yang ingin pisahkan kementerian

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi menyarankan kepada calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang hendak memisahkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup jika terpilih sebagai Presiden RI periode 2019-2024.

Manajer Kampanye Walhi, Wahyu Perdana, sebelum memisahkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prabowo mesti menjelaskan alasan konseptual dan urgensinya terkait pemisahan kementerian tersebut. 

“Dalam debat, Pak Prabowo mau memisahkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, tapi tidak dijelaskan alasan konseptual dan urgensinya apa. Kalau Walhi sendiri masih mau melihat assesment kementeriannya dulu," kata Wahyu kepada Alinea.id di Jakarta pada Selasa (19/2).

Menurut Wahyu, kalau alasan Prabowo hanya agar Kementerian Kehutanan bisa diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, hal tersebut sebetulnya sudah dilakukan oleh badan pengawas internal kementerian. 

“Lagi pula pemisahan kedua kementerian itu dulu sudah dilakukan atas riset dengan biaya yang cukup mahal," ujarnya. 

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan, ketimbang memisahkan kementerian, lebih baik membentuk lembaga lain di luar kementerian. Misalnya seperti pembentukan lembaga setara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bidang lingkungan. 

“Kalau selama ini di Walhi sendiri, mendorong untuk misalnya ada KPK lingkungan dan lembaga yang menyelesaikan konflik lingkungan, karena ini masalah yang kerap terjadi,” ucap Wahyu. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan upaya Prabowo memisahkan kementerian hanyalah sebagai pendekatan struktural saja. 

“Prabowo selalu melakukan pendekatan struktural dengan mengubah atau merombak karena enggak beres strukturnya. Kalau Pak Jokowi, lebih ke arah memperbaiki apa yang ada, sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik,” kata Hasto. 

Menurut Hasto, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saat ini disatukan sebenarnya dimaksudkan agar ada faktor pengendalian, integrasi kebijakan, dan untuk mengatasi kebakaran hutan.

Sebelumnya, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengkritik pemerintahan Joko Widodo karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih disatukan. Kritik tersebut disampaikan pada debat kedua pilpres, Minggu (17/2). Menurut Prabowo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mesti dipisah. 

"Saya akan segera pisahkan. Menteri Kehutanan kok jadi satu dengan Lingkungan Hidup, sehingga Kementerian Lingkungan Hidup akan benar-benar menegakkan masalah lingkungan hidup, jadi tidak satu. Ini sering jadi masalah," kata Prabowo.