Soal HGU, pendukung Jokowi diminta contoh Prabowo

Buntut soal kepemilikan lahan calon presiden (capres) Prabowo Subianto, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyinggung soal kepemilikan hak guna usaha (HGU) milik pendukung Joko Widodo (Jokowi). BPN menantang pendukung Jokowi untuk mencontoh sikap Prabowo. 

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Pipin Sopian memastikan capres nomor urut 02 siap menyerahkan ratusan ribu hektar lahannya ke negara. Namun Pipin menyerukan pengembalian lahan HGU bukan hanya berlaku pada Prabowo saja melainkan juga berlaku bagi orang-orang pendukung Jokowi. 

"Prabowo gentle, beliau ksatria. Kalau memang diminta yang lain juga diminta, perusahaan-perusahaan besar milik etnis tertentu dibuka. Kami menunggu pendukung Jokowi yang juga punya lahan yang begitu luas untuk juga melakukan pengembalian. Jadi seruan itu ditujukan kepada siapa pun," ucap Pipin pada Senin (25/2). 

Pipin masih mempersoalkan pernyataan Jokowi saat debat kedua lalu. Menurutnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut melakukan dua kesalahan. 

Pertama, Jokowi hanya menyampaikan data konsesi lahan milik Pak Prabowo, namun beliau tidak menyampaikan data-data lain kepemilikan HGU yang dimiliki oleh para pendukungnya. Dalam hal ini kata Pipin, Jokowi telah menyudutkan  Prabowo. 

Kedua kesalahan Jokowi mengatakan Prabowo memiliki lahan. Memiliki lahan artinya memiliki hak milik yang berarti memiliki sertifikat hak milik (SHM). 

Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Arya Sinulingga menegaskan soal HGU tidak ada yang melanggar. Penggunaan HGU pun dibenarkan dalam UU, kata Arya petahana juga tidak pernah berjanji untuk mengembalikan HGU. 

"Pernyataan Jokowi saat di Sentul hanya menagih janji dari pernyataan sebelumnya," tukas Arya.  

Sebaliknya kata Arya, yang justru melemparkan wacana untuk mengembalikan HGU berasal dari kubu Prabowo Sandi. 

Sebagaimana diketahui, Jokowi kembali menyinggung HGU saat melakukan pidato kebangsaannya di Sentul. Jokowi mengatakan tengah mengejar hak rakyat atas tanah. 

Ia mengatakan masih menunggu para pemilik konsesi lahan yang ingin mengembalikannya kepada negara.